Bola.com, Jakarta - Delegasi FIFA mengakhiri kunjungannya ke Indonesia untuk mendapatkan masukan dari pelaku sepak bola di Indonesia dan pihak yang berkepentingan lainnya, Selasa (3/11/2015). Kunjungan selama dua hari tersebut bertujuan untuk mencari solusi terbaik untuk membebaskan sanksi pembekuan sementara keanggotaan PSSI di FIFA.
FIFA seperti dituturkan Presiden PSSI, La Nyalla Mattalitti, setelah bertemu dengan para pemangku kepentingan sepak bola di Jakarta, organisasi sepak bola tertinggi di dunia itu memutuskan kebijakan membentuk tim ad-hoc (sementara).
La Nyalla menuturkan tim ad-hoc atau yang diwacanakan bernama Komite Reformasi Sepak Bola Indonesia dan bertugas mencari solusi terbaik atas kondisi sepak bola Indonesia ini, dihuni sembilan orang, yang terdiri dari berbagai kalangan. Mereka akan datang dari PSSI, pemain, pihak independen, wasit, pelatih, PT Liga Indonesia, jurnalis, FIFA, dan pemerintah.
Komite Reformasi Sepak Bola Indonesia harus terbentuk maksimal dalam durasi 10 hari ke depan, karena tenggat waktu pembentukan yang diberikan FIFA jatuh pada 13 November 2015. Tim ad-hoc ini akan diresmikan oleh FIFA.
Baca Juga
Rupanya, kebijakan pembentukan tim ad-hoc untuk mengatasi konflik sepak bola di Indonesia memang sudah masuk dalam road map yang disiapkan FIFA. Pembentukan itu juga mengacu pada situasi yang terjadi di dalam internal FIFA.
Pasca penangkapan sejumlah pejabat dan mantan pejabat beberapa bulan lalu dalam skandal suap dan tindak negatif lain, FIFA membentuk komite reformasi untuk memulihkan kepengurusan dan memulihkan citra organisasi mereka. Di saat bersamaan, Komite Etik FIFA juga bekerja menskorsing mereka yang terduga korupsi.
Hal lain, tim ad-hoc yang diminta dibentuk FIFA ini merupakan opsi kedua FIFA. Dalam road map FIFA, opsi pertama adalah adanya MoU antara PSSI dan pemerintah. MoU itu harus sesuai atau tidak boleh melewati statuta, regulasi, dan operasional aktivitas PSSI. Kesepakatan itu juga mencangkup kepentingan seluruh stakeholder.
Akan tetapi, FIFA melihat salah satu pihak, dalam hal ini pemerintah, tidak bisa mencapai MoU itu sehingga opsi kedua yang akhirnya diterapkan.
"Sebagai alternatif bila pemerintah menolak permohonan MoU itu, kami mengusulkan pembentukan komite reformasi ad-hoc yang akan mencakup perwakilan dari PSSI, stakeholder sepak bola (liga, klub, pemain, sepak bola wanita, dan sebagainya), serta pemerintah. Komite ini akan melapor kepada Komite Eksekutif PSSI, namun pemerintah disambut sebagai rekan dalam proses ini dan memiliki tempat dalam komite reformasi ad-hoc," begitu yang tertera dalam resume FIFA pada kunjungannya ke Indonesia.
Setelah pembentukan tim ad-hoc atau Komite Reformasi Sepak Bola Indonesia resmi diumumkan oleh PSSI, kini pertanyaan yang muncul adalah siapa saja orang-orang yang akan mengisi komite tersebut serta apa hasil konkret dari komite itu?