Bola.com, Solo - Presiden Joko Widodo melahirkan ide pembentukan tim kecil untuk mencari solusi terbaik atas situasi yang terjadi di sepak bola Indonesia yang berujung sanksi FIFA. Instruksi itu dimunculkan saat Presiden Jokowi bertemu delegasi FIFA di Istana Negara, Senin (2/11/2015).
Mantan anggota Komite Normalisasi (KN) ketika konflik dualisme federasi pecah, FX Hadi Rudyatmo, berharap semua pihak termasuk PSSI mengikuti gagasan orang nomor satu di Tanah Air tersebut.
"Kalau presiden sudah menginstruksikan bentuk tim kecil, ya itu harus diutamakan. Semua harus ngikut ke sana termasuk PSSI. Kalau ditentang, masalah sepak bola tidak bisa segera selesai," kata pria yang akrab disapa Rudy itu, Minggu (8/11/2015) di Solo.
Mantan Ketua Umum Persis Solo itu menjelaskan dalam pembentukan tim kecil, Jokowi memiliki hak penuh untuk menentukan siapa saja yang mengisi tim tersebut. Rudy tak mempermasalahkan jika ada perwakilan PSSI yang diajak bergabung. Asalkan, semua anggota tidak memiliki kepentingan apapun selain menyelesaikan masalah sepak bola di Indonesia.
Baca Juga
"Siapapun orangnya pasti yang terbaik pilihan presiden. Namun, jangan sampai mereka mendahulukan ego masing-masing karena ada kepentingan terselubung," ucap eks Wali Kota Surakarta itu.
Disinggung rumor namanya masuk salah satu penghuni Tim Kecil, Rudy enggan berbicara banyak. Namun, dia mengaku siap apabila diberi amanah itu. "Kalau ditunjuk, pasti siap. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu komitmen para anggota seperti apa. Ingin selesaikan atau hanya memperkeruh suasana," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, mengungkapkan tim kecil setidaknya bakal berisi lima orang. Imam juga tidak menutup kemungkinan ada perwakilan PSSI masuk ke dalam tim kecil untuk bersama-sama melakukan reformasi sepak bola di Indonesia.
Selain Rudy, nama Agum Gumelar juga dikabarkan bakal ikut mengisi tim kecil bentukan Presiden Joko Widodo. Sama seperti Rudy, Agum juga tercatat pernah menghuni Komite Normalisasi PSSI, tetapi tidak sebagai anggota melainkan ketua. Bila mencermati hal itu, bisa jadi akan muncul 'Komite Normalisasi' jilid dua.