Bola.com, Jakarta - Ketua Tim Ad-Hoc, Agum Gumelar menyebut penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI tidak perlu menunggu waktu enam bulan lagi. Rapat akbar yang melibatkan para pemegang suara di PSSI bisa digelar tiga bulan mendatang.
Hanya saja Agum mengarisbawahi, semua itu bergantung pada para anggota PSSI. KLB baru bisa digelar bila 2/3 dari anggota PSSI yang mempunyai hak suara menginginkan adanya KLB. Surat pernyataan resmi pengajuan KLB diajukan ke PSSI.
"Tidak perlu enam bulan untuk menggelar KLB. Saya rasa tiga bulan juga bisa melaksanakannya asalnya mayoritas voters juga menginginkan hal ini," kata Agum Gumelar, seusai rapat Ad-Hoc pada Kamis (25/2/2016).
Baca Juga
Dengan kata lain sebenarnya apa tak sulit memenuhi permintaan dari Presiden RI, Joko Widodo, serta Menpora, Imam Nahrawi, yang menginginkan pelaksanaan KLB enam bulan ke depan pasca pencabutan status pembekuan PSSI.
"Yang penting pelaksanaannya sesuai aturan main yang tertera di Statuta PSSI dan FIFA. Jika peyelenggaraannya menabrak aturan main akan percuma saja, FIFA tidak akan mengakui," ucap sang mantan Ketua Umum PSSI tersebut.
Di sisi lain, pria berusia 70 tahun itu juga menyindir Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, yang sering melontarkan komentar yang memanaskan situasi. Agum menilai Gatot sama sekali tidak mengerti soal olahraga, sehingga diminta tidak banyak berbicara ke hadapan publik, yang membuat konflik antara PSSI dengan Kemenpora makin menajam.
Komentar Agum berkaitan berkaitan pernyataan-pernyataan yang diucapkan Gatot soal hasil pertemuan segi tiga antara Agum, Jokowi, dan Imam di Istana Negara pada Rabu (24/2/2016). Sebab, dalam pertemuan yang berlangsung kurang dari satu jam itu, Gatot tidak ikut serta di dalamnya.
"Pak Gatot seorang panglima atau siapa? Tahu tidak syarat KLB PSSI? Saya yakin dia tidak tahu. Dia memang pernah bekerja dengan saya di Kementerian Perhubungan, dia adalah orang yang hebat, tapi soal olahraga nol besar!" ucap Agum dengan nada keras.
"Beliau sendiri tak hadir di ruangan itu. Jadi tolong bersikap dengan bijak soal hal ini, jangan membuat situasi semakin tidak kondusif," ucap purnawirawan jenderal kelahiran Tasikmalaya, 17 Desember 1945 itu.