Bola.com, Jakarta - Sejak wacana pencabutan Surat Keputusan (SK) pembekuan PSSI merebak pekan lalu, Pemerintah RI yang diwakili Kemenpora belum mengungkapkan syarat apa saja yang diminta agar pencabutan pembekuan PSSI itu tak sekadar wacana.
Selama ini digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI jadi satu-satunya syarat yang muncul ke permukaan. Namun, pada Rapat Kerja (raker) bersama Komisi X DPR RI, di Jakarta, Rabu (2/3/2016), pemerintah yang diwakili Menpora Imam Nahrawi mengungkapkan syarat tersebut.
Ada empat syarat utama yang diminta untuk dilaksanakan sebelum dilakukan pencabutan sanksi administrasi terhadap organisasi sepak bola di Indonesia itu.
Yang pertama, pemerintah meminta agar Tim Ad-Hoc PSSI menjamin FIFA menyetujui pembentukan Tim Kecil sesuai hasil komitmen kala perwakilan FIFA bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 2 November 2015. Tim Kecil ini akan mengambil alih fungsi dan tugas yang selama ini diemban Tim Ad-Hoc PSSI, yakni menyelesaikan persoalan tata kelola sepak bola nasional sekaligus segera menyampaikan hasil laporan kepada AFC dan FIFA.
Baca Juga
Berkaitan dengan butir pertama itu, syarat kedua pemerintah memuat tentang fungsi dan tugas baru Tim Ad-Hoc PSSI, yakni berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan terkait pembenahan internal di PSSI dalam rangka tata kelola sepak bola nasional menuju arah profesional dan transparan dalam hal manajemen, kompetisi, keuangan, dan pembinaan.
Nantinya, Tim Kecil yang diusulkan Kemenpora sebagai syarat pencabutan pembekuan PSSI akan dihuni Gatot S. Dewa Broto (wakil pemerintah), Erick Thohir (NOC), Rita Subowo (masyarakat olahraga), IGK Manila (pemerhati olahraga), dan Indra Sjafri (pelaku sepak bola).
Di luar syarat itu, Menpora Imam Nahrawi juga menekankan ada sembilan syarat lain. Hanya, syarat itu baru diterapkan bila pembentukan Tim Kecil sudah disetujui FIFA.
KLB PSSI secara spesifik diminta jadi syarat. Pemerintah meminta KLB PSSI digelar paling lambat akhir April 2016. Selain itu, pemerintah juga meminta agar Timnas mampu menjuarai Piala AFF 2016, SEA Games 2017, dan Asian Games 2018.
Pemerintah dalam rilis yang dibagikan kepada kalangan jurnalis, juga mencantumkan kewajiban Timnas lolos dari Kualifikasi Piala Dunia 2018. Sebagai informasi, keikutsertaan Indonesia di Grup F sudah didiskualifikasi akibat sanksi FIFA.
Menpora Imam Nahrawi berharap sebisa mungkin empat butir persyaratan utama bisa dipenuhi. Meski di sisi lain, nada pesimistis justru keluar dari Imam.
"Sebisa mungkin (syarat itu) bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi, bagaimana mungkin kami bisa percaya jika satu syarat saja, sudah ditolak. Seperti KLB, mereka langsung menolaknya. Artinya, apa syarat yang lain akan didengarkan?" ucap Menpora Imam Nahrawi.