Bola.com, Bandung - Ketua Umum Pordasi DKI Jakarta, Alex Asmasoebrata, menyoroti venue cabang berkuda pacu di Legokjawa, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, yang dipersiapkan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016. Menurut dia, gate (pelepas kuda) sangat tidak layak pakai.
Padahal, pelaksanaan PON tinggal beberapa hari lagi. Cabor berkuda pacu akan mulai dipertandingkan pada 14 September. "Setelah dilihat gate itu ternyata dibikin 40 tahun yang lalu. Gate itu yang pernah dipakai di Arcamanik," kata Alex kepada Bola.com, akhir pekan lalu.
Baca Juga
Selain itu, kandang untuk kuda yang disiapkan oleh panitia hanya 80. Padahal kuda peserta seluruhnya berjumlah 250 ekor, sehingga peserta terpaksa membuat kandang darurat dengan apa adanya. "Terpaksa kami membuat kandang darurat. Kami buat sendiri," lanjut Alex.
Alex mengancam DKI Jakarta tidak akan bertanding di PON XIX/2016 Jabar terutama untuk nomor pacuan apabila segala kekurangan di venue tersebut tidak segera dibenahi. "Kontingen lain juga mengancam tidak akan turut serta. Belum lagi tempat gate-nya juga mentok," katanya.
Alex juga mempertanyakan regulasi di technical handbook terkait wild card yang diberikan untuk tuan rumah. Menurutnya, aturan tersebut tidak menjunjung nilai sportivitas keolahragaan.
"KONI Jatim pun melayangkan surat soal wild card ini karena tuan rumah jelas diuntungkan. Artinya memberikan peluang lebih besar untuk tuan rumah meraih medali emas," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengda Pordasi Jabar, Agus Welianto mengakui gate yang terpasang di venue kuda pacu, Legok Jawa, Kabupaten Pangandaran untuk persiapan PON XIX 2016 memang tidak layak pakai.
Namun, gate yang digunakan itu hanya sementara dan tak akan digunakan pada ajang PON. "Gate untuk pertandingan nanti sudah kami siapkan dan pinjaman dari PP Pordasi yang berada di Pulo Mas. Yang terpasang sekarang memang tidak layak dan tidak akan digunakan untuk pertandingan PON nanti," jelas Agus.
Agus mengakui sangat tidak mungkin membuat gate baru karena waktunya sudah mepet, sehingga anggaran yang sudah ada pun dialihkan menjadi anggaran sewa.
"Kalau membuat baru harus sesuai aturan dan pengadaannya lama. Yang penting bisa digunakan, memenuhi syarat, dan lancar," ucap Agus.
Terkait wild card, yang diprotes DKI dan Jatim, Agus mengatakan hal itu merupakan kewenangan PB PON XIX/2016 Jabar dan technical delegate cabang olahraga Berkuda.
"Kami tidak intervensi soal itu (wild card) dan bukan Pengda yang mengatur. Itu semua yang mengatur PB PON dan itu sudah disepakati seluruh Pengda Pordasi, termasuk DKI dan Jatim," tegas Agus.