Bola.com, Jakarta - Pemilihan lokasi untuk menggelar Kongres PSSI yang akan dihelat pada 17 Oktober 2016 mendatang masih mengambang. Mayoritas pemegang hak suara menginginkan agar kongres yang menjadi ajang pemilihan pengurus teras federasi sepak bola Tanah Air tidak digelar di Makassar, melainkan di Yogyakarta.
PSSI hingga saat ini bergeming dengan tuntutan Menpora Imam Nahrawi yang menginginkan pelaksanaan kongres di Kota Gudeg. Mereka telah melayangkan undangan ke para pemegang hak suara dengan menyertakan kota Makassar sebagai lokasi pelaksanaan ajang akbar organisasi.
"Kami sudah menerima undangannya dari PSSI Pusat pada Selasa (20/9/2016). Dalam undangan tertulis lokasi Kongres PSSI tetap di Makassar," ujar Alwi Alwi Kattu, Plt Ketua Asprov PSSI Sulawesi Selatan.
Kongres Pemilihan PSSI bakal diikuti 107 pemegang hak suara yang terdiri dari klub ISL, Divisi Utama, Liga Nusantara, plus ditambah Asosiasi Provinsi PSSI dan asosiasi yang terdaftar sebagai anggota PSSI.
Baca Juga
Di sisi lain, klub dan Asosiasi Provinsi PSSI yang tergabung dalam Kelompok 86 (K-85), mendukung langkah Menpora. Pemilihan Yogyakarta sebagai kota penyelenggaraan kongres dinilai netral.
"Yogyakarta jadi kota tempat lahirnya PSSI. Kongres PSSI pada 17 Oktober jadi simbol perubahan sepak bola Indonesia. Ibarat kata kita memulai dari titik nol, pemilihan Yogyakarta terasa pas. Jadi semestinya PSSI tidak perlu memaksakan menghelat kongres di Makassar," ungkap Ferry Paulus, Presiden Persija Jakarta.
K-85 sendiri telah melakukan konsolidasi di sebuah hotel di Jakarta pada Selasa (20/9/2016) malam. Keputusan bulat diambil. Mereka berencana memboikot jika PSSI ngotot pelaksanaan kongres di Makassar. "Hasil rapat memutuskan kalau kongres tetap di Makassar, Kelompok- 85 tidak akan berangkat," ujar Humas Kelompok 85, G.H. Sutejo.
K-85 melihat ada upaya terselubung dari PSSI untuk memuluskan calon tertentu, sesuai keinginan rezim yang berkuasa di organisasi saat ini. Hal ini yang membuat pemerintah alergi. Mereka ingin agar kongres diselenggarakan di tempat netral dan berlangsung secara demokratis.
Menurut bocoran yang Bola.com dapat persaingan menuju PSSI 1 mengkristal ke tiga kubu: Edy Rahmayadi,Moeldoko, dan Erwin Aksa.
Edy yang saat ini menjabat sebagai Pangkostrad disebut-sebut sebagai kandidat terkuat menjadi nakhoda PSSI baru. Ia didukung oleh K-85. Namun, langkah sang jenderal naik ke singgasana tidaklah mulus. Ia diwajibkan melepas jabatan di kesatuan TNI agar bisa fokus mengurusi sepak bola.
Edy Rahmayadi Tersandera Jabatan
UU Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan kalau prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Jika ingin jadi Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi harus melepaskan jabatan sebagai Pangkostrad.
“Di lembaga negara, anggota TNI atau Polri aktif memang harus mundur dari institusinya kalau ingin menduduki jabatan yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsi. Figur-figur yang maju bursa Ketua Umum PSSI benar-benar sosok merdeka, tidak terikat jabatan politis apapun, karena sejatinya pemerintah ingin PSSI ke depan bebas dari unsur politik,” komentar mantan anggota Komite Normalisasi PSSI, F.X. Hadi Rudyatmo.
Hadi Rudyatmo yang mantan Ketua Umum Persis Solo itu juga meminta Komite Pemilihan (KP) memerhatikan hal tersebut. Selain itu, KP juga memerhatikan aturan lain sebelum kongres digelar.
Termasuk mengenai status anggota TNI/Polri aktif yang maju bursa Ketua Umum PSSI. Hal itu bertujuan agar tidak ada masalah di kemudian hari.
“Aturan ini diberlakukan atau tidak oleh KP? Ini harus diperjelas dulu agar tidak ada masalah nantinya,” ujar pria penerus Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo itu.
Jika nantinya Edy Rahmayadi terganjal soal jabatannya sebagai Pangkostrad, maka peluang Moeldoko dan Erwin Aksa untuk memenangi persaingan menjadi Ketua Umum PSSI menguat.
“Sosok Ketua Umum PSSI juga jangan dari partai politik. Karena kalau disangkut-sangkutkan dengan politik, sepak bola bakal rusak,” tambah F.X. Hadi Rudyatmo.
Melihat peluang terbuka jika Edy tergusur, Moeldoko yang notabene mantan Panglima TNI tersebut mulai berani tampil ke publik. Tidak terikat jabatan politik apa-apa, pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957 itu dipandang bisa jadi kepanjangan tangan pemerintah dan pelaku sepak bola Tanah Air.
“Sepak bola Indonesia sudah sangat-sangat lama dan berkepanjangan mengalami masa-masa sulit. Saatnya sepak bola kembali ke kedigdayaan sepak bola itu sendiri. Sepak bola di jalurnya, sepak bola berjuang menuju prestasi,” ujar Moeldoko.
Moeldoko menyebut amat penting ke depannya PSSI menjadi mitra pemerintah. "Program organisasi membangun sepak bola Indonesia tidak akan jalan jika tidak bergandengan tangan dengan pemerintah. Kolaborasi itu mutlak sifatnya. Saya ingin merangkul semua pihak yang berkaitan dengan sepak bola Indonesia. Mari kita maju bersama membenahi persoalan-persoalan yang terjadi," katanya.