Bola.com, Bandung - Beragam unek-unek selama mengikuti selama mengikuti PON 2016 di Jawa Barat tercurah dari hampir seluruh pengurus cabang olahraga saat acara evaluasi dengan Ketua Umum KONI DKI Jakarta, Raja Sapta Ervia, di Hotel Patra Jasa, Jalan Ir. Juanda, Bandung (Dago), Kamis (22/9/2016) malam.
Persoalan kepemimpinan wasit, suporter, jadwal pertandingan yang cenderung menguntungkan tuan rumah, hingga masalah penginapan menuju venue menjadi keluhan utama para anggota kontingen DKI.
Baca Juga
Pertemuan tersebut dihadiri cabor renang indah, pencak silat, berkuda, sepatu roda, wushu, bola voli, baseball, karate, hoki, squash, kempo, panjat tebing, gantole, bridge, dan taekwondo.
Pengurus KONI DKI menyatakan akan mengkaji lebih dulu segala permasalahan dan unek-unek seluruh cabor DKI untuk merumuskan langkah selanjutnya. "Kami tampung dulu semua keluhan cabor-cabor dan akan kami kaji, kira-kira tindakan apa yang akan kami lakukan nanti. Kalah menang dalam olahraga itu pasti, tapi yang penting sportivitas," ujar Eyi sapaan akrab Raja Sapta Ervian.
Eyi menyesalkan tindakan tuan rumah Jawa Barat, terutama perlakuan terhadap atlet andalan DKI di cabor renang indah, Adela Amanda Nirmala. Dia dinyatakan tak bisa turun bertanding karena sudah berusia 28 tahun alias melampui batas umur maksimal sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam technical hand book (THB). Di aturan itu dinyatakan para atlet yang turun di PON maksimal berusia 26 tahun.
Padahal, status Adela tidak dipermasalahkan saat Pra PON. Selain itu berdasar surat dari PB PON hingga KONI Pusat disebutkan Adela bisa tampil di PON XIX 2016, Jabar.
"Dalam aturan internasional (FINA) pun tidak ada pembatasan usia dan Komisi Kebasahan pun tidak mempermasalahkan, tapi jadi dipermasalahkan oleh penyelenggara (panpel). Kasihan atletnya bertahun-tahun persiapan tapi akhirnya tidak bertanding. Secara mental pasti terganggu," ucap Eyi.
Akibat perlakuan itu, DKI pun memutuskan WO (walk out) di nomor tersebut dan akan segera melayangkan protes keras ke PB PON maupun KONI pusat, termasuk ke pemerintah pusat.