Bola.com, Blitar - Manajemen PSBI Kabupaten Blitar sedang pusing tujuh keliling untuk menggelar partai kandang kontra Persebaya pada 6 Mei 2017. Setelah resmi dapat surat larangan menjamu Persebaya dari Polres Blitar, PSBI berencana memindahkan laga derby Jatim itu ke Kediri atau Madiun.
Jika mendapat restu dari kepolisian dua daerah itu, klub berjulukan Laskar Singo Lodra itu akan bermain di Stadion Brawijaya (Kediri) atau Stadion Wilis (Madiun).
"Secara lisan, manajemen Persik dan Madiun Putra FC siap membantu kami agar partai PSBI melawan Persebaya bisa digelar di stadion mereka. Namun, mungkin kendalanya izin dari Polres Kediri atau Madiun," tutur Hardiman, asisten manajer PSBI.
Hardiman menjelaskan risiko besar juga akan diterima pengurus PSBI atas pemindahan laga tersebut. Pihaknya bakal menderita kerugian finansial cukup besar jika jatah kandang PSBI itu pindah ke Kediri atau Madiun.
Baca Juga
Pasalnya, biaya penyelenggaraan laga yang melibatkan Persebaya dengan Bonekmania, pasti mengerahkan ratusan hingga ribuan anggota kepolisian yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
"Biaya panpel di Kediri untuk situasi normal biasanya habis Rp 60 juta. Partai PSBI dengan Persebaya pasti membutuhkan aparat tambahan seperti Brimob atau TNI. Itu belum termasuk penyediaan angkutan untuk evakuasi Bonekmania agar mobilitas massa cepat teratasi. Kami bisa mengeluarkan ratusan juta rupiah," jelasnya.
Bila bertanding di Madiun, lanjut Hardiman, ongkosnya akan lebih besar lagi. "Selain biaya keamanan, PSBI harus menanggung semua kerusakan fasilitas bila terjadi kerusuhan. Ganti rugi kerusakan itu yang sulit diprediksi pengeluarannya," ujarnya.
Lantaran belum ada kepastian tempat pergelaran PSBI kontra Persebaya, akhirnya kubu PSBI menyerahkan masalah ini ke PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator kompetisi Liga 2.
"Kami sudah kirimkan surat larangan dari Polres Blitar ke PT LIB. Secara tertulis, kami juga cantumkan rencana untuk main di Kediri dan Madiun. Tapi untuk dua kota alternatif itu, kami tidak lampirkan surat dari kepolisian setempat karena kami belum dapat izin resminya," papar Hardiman.