Bola.com, Jakarta - Pengamat olahraga, Ian Situmorang, berharap pemerintah tidak terburu-buru untuk membubarkan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). Menurut Ian, keputusan pembubaran justru akan memberikan dampak pada persiapan para atlet menuju Asian Games 2018.
Baca Juga
Wacana pembubaran Satlak Prima muncul setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana pemerintah untuk membangkas birokrasi di bidang olahraga untuk peningkatan prestasi atlet. Hal itu diungkapkan JK ketika menghadiri kegiatan penghitungan mundur Asian Para Games 2018 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (6/10)
Selain soal birokrasi, suara pembubaran Satlak Prima juga nyaring terdengar setelah pencapaian kontingen Indonesia pada SEA Games 2017 meleset dari target. Seperti diketahui, kontingen Indonesia hanya meraih 38 medali emas dari 55 medali emas yang ditargetkan.
Ian mengatakan, sangat riskan untuk membubarkan Satlak Prima dengan sisa waktu 10 bulan menuju Asian Games 2018. Ian berharap pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut atau minimal melakukan pembubaran setelah berakhirnya Asian Games.
"Saya kira dengan adanya pembubaran ini nantinya sedikit banyak akan berpengaruh pada persiapan atlet dan PB. Saya menyarankan sebaiknya jangan dulu. Kalau emang keukeuh, nanti saja setelah Asian Games," kata Ian ketika dihubungi Bola.com, Selasa (10/10/2017).
"Hal yang harus diperhatikan ada dua, mengganti orang-orang yang ada atau memang membubarkan Satlak Prima? Kalau pembubaran harus melalui Keppres, sedangkan kalau mengganti dengan orang baru saya kira prosesnya panjang. Butuh waktu paling tidak tiga bulan untuk yang baru meraba-raba soal Satlak Prima."
"Saya juga tidak yakin rencana Presiden Jokowi ingin membubarkan Satlak Prima murni karena alasan pemotongan birokrasi. Mungkin saja ada orang atau pihak-pihak yang sengaja mengeluarkan isu ini sebagai alasan kegagalan SEA Games lalu," tambahnya.
Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari Satlak Prima perihal rencana pembubaran yang diungkapkan pemerintah. Adapun Kementerian Pemuda dan Olahraga juga belum bisa memastikan kapan rencananya pembubaran akan dilakukan.