Bola.com, Jakarta Perihal jaminan asuransi untuk pemain sepakbola, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi mengatakan bahwa tidak hanya menjadi regulasi atau kesepakatan dengan klub tetapi harus ada paling tidak Permenpora untuk mengikat sehingga menjadi pintu masuk minimal BPJS tidak lagi meragukan profesi atlet.
"Bagi saya ini hal amat sangat serius untuk segera ada legalitas resmi, saya harap paling tidak tiga bulan ke depan clear perumusannya," kata Menpora Imam Nahrawi saat menerima audiensi Presiden Asosiasi Persepakbolaan Profesional Indonesia (APPI), Firman Utina bersama pengurus APPI), Selasa (20/2) petang.
Firman Utina hadir bersama Wakil Presiden APPI Andritany Ardhiyasa, General Manager APPI Ponaryo Astaman, Anggota Exco Hansamu Yama, Ramdani Lestaluhu, Legal Head APPI James Silitonga, Legal APPI M. Agus Riza.
Menteri asal Bangkalan Madura ini paham betul terkait hak dan kewajiban pemain untuk dilegalkan dan diterapkan dengan baik oleh pemerintah, pihaknya tidak ingin ada bentrok yang dinilai menjadi intervensi, untuk itu ia menekankan dari sisi legalitas untuk betul-betul di detailkan agar jelas dimana pemerintah hadir dalam konteks melindungi bukan mempersulit atlet/pemain.
Sebelumnya, Presiden APPI baru periode 2017-2021, Firman Utina mengatakan bahwa di Indonesia belum ada jaminan asuransi untuk pemain sepakbola karena saat ini perlindungan mereka baru diperoleh dari klub dimana mereka bermain. Firman pun mengambil contoh kasus meninggalnya Kiper Persela Lamongan.
"Sebagai contoh meninggalnya Kiper Persela Lamongan Khoirul Huda yang menjadi sorotan dunia karena tidak adanya asuransi yang mencover, kami ingin adanya asuransi yang sama rata tidak hanya di Liga 1 tetapi juga Liga 2," jelas Firman Utina.
Mendengar masukan itu, Menpora mengaku terkejut dan ingin segera menyelesaikan hal yang dianggapnya serius itu beserta jajarannya.
Dalam pertemuan tersebut, Menpora juga mengungkapkan harapannya supaya Badan Pengadilan Sepakbola atau National Dispute Resolution Chamber (NDRC) bisa berjalan lebih cepat untuk melindungi hak dan kewajiban pemain.
Indonesia di tahun 2017 ditunjuk FIFA sebagai salah satu dari empat negara sebagai pilot project untuk penerapan Badan Pengadilan Sepakbola atau National Dispute Resolution Chamber (NDRC). NDRC adalah dipilih dari perwakilan pemain, perwakilan klub, dan pihak yang netral yang dipilih perwakilan pemain dan perwakilan klub.
"Menurut saya ini menjadi inspirasi tidak hanya pemain bola tetapi semua atlet olahraga selama ini hanya tergantung kemauan masing-masing klub untuk hal asuransi padahal jika tidak ada perlindungan akibatnya besar dan panjang," nilainya.
Terkait NDRC, GM APPI, Ponaryo Astaman juga punya harapan yang sama seperti Menpora.
"Semoga penerapan NDRC ini bisa diterapkan di tahun ini," kataPonaryo Astaman selaku GM APPI.
(*)