Bola.com, Jakarta - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSi) terus mendapat sorotan tajam dari publik. Terakhir, rangkaian penangkapan terhadap para tersangka pengaturan skor, semakin membuka mata publik ada yang tak beres dengan federasi sepak bola tersebut.
Baca Juga
Maklum, sebagian tersangka yang ditangkap tim Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola adalah persona di lingkaran dalam PSSI. Tak heran jika para pecinta sepak bola nasional geleng-geleng kepala dengan ulah para oknum tersebut.
Menurut Ganesport Institute, kondisi tersebut menjadi secuil gambaran penyebab PSSI sedang mengalami krisis. Menurut Pendiri Ganesport Institute, Amal Ganesha, ada beberapa indikator yang menyelimuti PSSI, sehingga lembaga ini terindikasi rentan mengalami krisis.
“Masuknya polisi ke ranah match fixing harus kita apresiasi, karena memang PSSI tidak boleh kebal terhadap pengawasan. PSSI biasanya akan memakai senjata‟ Statuta FIFA, di mana PSSI tidak boleh diintervensi negara. Ini tidak bisa digeneralisir, tidak semua kasus PSSI bisa pakai landasan itu," sebut Renata Putri, peneliti kebijakan olahraga Ganesport Institute, Rabu (9/1/2019).
Berikut ini 6 temuan Ganesport Institute terkait indikator yang mengarah PSSI mengalami krisis:
Indikator
1. Pada beberapa tahun terakhir, PSSI sering resisten terhadap intervensi luar dan gagal bersinkronisasi dengan pemerintah. Hal itu terbukti dengan pembekuan PSSI pada 2015 oleh Menpora, Imam Nahrawi.
2. Komposisi voter di kongres PSSI tak ideal, karena tidak mencakup seluruh stakeholder. Satu contoh, ada pemangku kepentingan paling penting, yaitu publik / suporter tidak bisa berpartisipasi di level kongres, ataupun kesebelasan profesional.
3. PSSI selalu menganggap akuntabilitas hanya dikirim ke anggota,padahal interest publik begitu tinggi. Kini, sepak bola sudah menjadi komoditas penting, layaknya bahan pokok.
4. Kasus pengaturan pertandingan terjadi karena lemahnya pengawasan. Di negara dengan industri sepak bola yang maju, match-fixing bisa terjadi. Namun dapat ditekan karena ada pengawasan yang efektif.
5. Tidak adanya akuntabilitas, keterbukaan, dan transparansi yang nyata dari PSSI kepada publik.
6. Komposisi anggota di Komite Eksekutif PSSI tak ideal, karena tidak ada pihak independen yang dapat menyeimbangkan suara atau kekuatan.