Jakarta, - PSSI menegaskan sudah menggandeng pihak luar seperti polisi saat menghadapi kasus pengaturan skor seperti yang marak saat ini. Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, menyebut ini merupakan satu di antara bagian dari kerja PSSI yang mengambil keputusan secara kolektif kolegial (memutuskan solusi secara bersama).
Bukan hanya dengan internal PSSI, tetapi juga dengan pihak luar. PSSI selalu mencari jalan keluar untuk menuntaskan masalah pengaturan skor secara kolektif.
Baca Juga
Selama ini, praktik-praktik pengaturan skor menjadi momok bagi federasi sepak bola di dunia. Fenomena ini menjadi wabah di Indonesia.
Joko menjelaskan, PSSI sudah memerangi match fixing, jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik. Bahkan, pada 2017, PSSI sudah membentuk integrity departement atau departemen integritas untuk menekan praktik-praktik manipulasi skor di semua level kompetisi di bawah PSSI, dari level liga amatir sampai profesional.
"Pembentukan departemen integritas ini sesuai arahan FIFA pada 2017. Tim ini sesuai dengan rekomendasi anggota Komite Eksekutif PSSI. Kemudian terbentuk tim Adhoc. Tim bertugas merespons match fixing dan bekerja sama satu tahun," kata Joko seperti rilis yang diterima Liputan6.com.
Dalam bertugas, tim ini bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan INTERPOL. Bahkan, menurut Joko, MoU antara PSSI dan Polri beserta Interpol sudah terjalin untuk memerangi kecurangan-kecurangan di lapangan hijau.
Status Iwan Budianto
Di sisi lain, mengenai status Iwan Budianto, Joko menjelaskan, PSSI mengembalikan status dia sebagai Wakil Ketua PSSI sesuai dengan keputusan Kongres di Surabaya, 10 November 2018.
Dia resmi meninggalkan jabatan Kepala Staf PSSI di Kongres tahunan 2019. Kongres sudah menyetujui dan Kongres memberikan rekomendasi pengisi posisi kosong Komite Eksekutif.
Selama satu pekan ini, Komite Eksekutif bakal melakukan penjaringan. Muncul nama Umuh Mochtar sebagai salah seorang kandidat anggota Exco yang diusulkan manajer Madura United, Haruna Sumitro.
Seperti diketahui, dalam Kongres tahunan PSSI di Pulau Dewata, keputusan besar diambil Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi. Dia memutuskan mundur dari jabatannya di tengah aksi "bersih-bersih" satuan tugas pengaturan skor.
Joko meminta publik tetap berpikiran positif. Jangan mengaitkan keputusan Edy dengan skandal penganturan skor. "Semua keputusan dia, harus mendapat respons positif, sebagai babak baru pengelolaan PSSI," kata Joko.
Sumber: Liputan6.com