Bola.com, Jakarta - PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) dan PUBG Mobile terus menjadi sorotan beragam pihak. Pro dan kontra terus menemani perjalanan produk andalan Tencent tersebut.
Aneka penolakan sudah terjadi. Namun, tak jarang PUBG dan PUBG Mobile mendapat dukungan dari para penggemar gim, termasuk para atlet esports. Tak heran jika 'nasib' PUBG serta PUBG Mobile selalu berbeda di setiap negara dan kawasan, satu di antara area Timur Tengah.
Arab Saudi menyatakan diri menerima keberadaan PUBG dan PUBG Mobile. Pada event yang selesai akhir pekan lalu, yakni Festival Jeddah Season 2019, pihak penyelenggara mengadakan turnamen khusus PUBG Mobile.
Sambutan yang menggambarkan antusiasme para player dan penikmati gim mobile sudah terlihat di Jeddah Season. Acara berlangsung sukses, dan seluruh pihak tergolong puas, seperti diwartakan Arab News.
Nasib PUBG di Arab Saudi, berbeda dengan apa yang mereka alami di negara kawasan Timur Tengah; Irak. pemerintah Irak memutuskan melarang gim PUBG. Selain PUBG, nasib serupa menimpa Fornite.
Pihak pemerintah Irak menyebut, PUBG dan Fortnite memiliki alasan kuat agar tak beredar. Ada dampak negatif yang dijadikan alasan pemerintah Irak, seperti imbas pada faktor kesehatan, budaya, dan keamanan masyarakat.
Tidak hanya itu, gim ini juga disebut membawa nilai negatif faktor sosial dan ancaman moral kepada anak-anak termasuk remaja. Moqtada al-Sadr, seorang ulama dan mantan kepala milisi Tentara Mahdi juga memberikan peringatan.
Penjelasan Alasan
Ia menyebut, gim PUBG membuat pemain ketagihan. "Apa yang Anda dapatkan, jika Anda membunuh satu atau dua orang pada gim PUBG? Gim ini bukanlah gim intelijen atau gim militer yang memberikan cara benar untuk berperang," sebut al-Sadr.
Keputusan pemerintah Irak menimbulkan reaksi negatif dari warganya. Menurut berita yang beredar hal ini dipicu bukan karena warganya tidak bisa bermain gim Fornite dan PUBG lagi.
Lebih lanjut, masalah ini berawal karena warga Irak merasa keputusan larangan gim tersebut bukan hal utama yang diperhatikan pemerintah. Negara harus fokus terhadap kekerasan sektarian, kekurangan infrastruktur, dan ketidakseimbangan politik terlebih dahulu.
Sejak memerintah pada September 2018, pemerintah tak banyak menunjukkan kekuatan. Mereka hanya mampu menerbitkan satu Undang-undang dan Undang-undang anggaran federal 2019 yang disahkan pada Januari.
Sumber: Arab News, Liputan6