Bola.com, Medan - Perkembangan kompetisi balap motor di Indonesia, khususnya Sumatra semakin pesat, satu di antaranya adalah Yamaha Cup Race 2019. Tim-tim balap juga semakin banyak bermunculan.
Akan tetapi, berbagai kendala dihadapi setiap tim yang akan menjalani balapan di Sumatra. Selain lintasan sirkuit yang belum memadai, pungutan liar (pungli) menjadi momok yang cukup mengkhawatirkan.
Seperti yang diutarakan Umar, manajer Tim GGRT Lampung. Pungutan liar di jalan yang dilakukan oleh sejumlah oknum kerap menimpa timnya.
"Kesulitan yang kami hadapi dalam balapan region 1 (YCR Sumatra) itu dalam perjalanan dan akomodasi. Kami bisa menempuh waktu sampai dua hari dua malam," jelas Umar kepada Bola.com di Sirkuit Pancing, Medan, Minggu (30/6/2019).
"Ketika di jalan kami kadang bertemu dengan oknum petugas yang resek, kadang ada masyarakat yang melakukan pungutan liar. Tetapi, untuk di daerah Jawa lebih aman. Pengeluaran terbanyak di Pulau Jawa lebih banyak karena lewat tol," lanjutnya.
Umar mengungkapkan timnya harus mengeluarkan dana hingga jutaan rupiah untuk pungli tersebut. Alhasil, mereka kerap melakukan perjalanan malam demi menghindari pungli di jalan.
"Kami menyiapkan bujet Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta untuk membayar pungli dalam sekali jalan. Jadi untuk menghindari pungli, kami memilih jalan malam. Padahal kami sudah ada surat jalan dari IMI (Ikatan Motor Indonesia)," tambah Umar.
Pernah Diminta Secara Paksa
Hal senada diutarakan manajer Suhandi Padang 88 RCB NHK Pirelli Racing Team, Dhonal Erika. Pria yang akrab disapa Korik ini menyebut timnya pernah diminta uang secara paksa saat melintas di daerah Lampung.
"Perjalanan biar aman dari sini ke sana bayar uang wilayah. Seperti di Aceh ada, di Palembang ada juga, di Lampung kami pernah diminta uang tetapi dengan cara yang tidak baik, seperti dipaksa," jelas Korik.
"Biasanya kami setiap lewat memberikan Rp 10 ribu. Tetapi, di beberapa daerah lain lagi besarannya," paparnya.
Berbeda dengan Tim GGRT Lampung, Suhandi Padang 88 Racing Team membekali diri dengan surat dari Polresta Padang dan juga surat jalan dari IMI untuk menghindari pungutan liar.
"Lebih banyak yang melakukan pungutan liar itu oknum masyarakat yang wilayahnya kami lalui. Kalau polisi tidak ada, karena kami sudah menyiapkan surat dari polisi di Padang dan juga IMI Sumatra Barat," tambah Korik.