Dukung PB Djarum, Wali Kota Solo Sebut KPAI Merugikan Bulutangkis Indonesia

oleh Vincentius Atmaja diperbarui 10 Sep 2019, 16:00 WIB
FX Hadi Rudyatmo meminta semua pihak mengutamakan tim kecil gagasan Presiden Joko Widodo agar semua persoalan sepak bola di Indonesia cepat berakhir. (Bola.com/Romi Syahputra)

Bola.com, Solo - Gelombang dukungan kepada Djarum Foundation terus mengalir. Banyak pihak berharap PB Djarum membatalkan penghentian ajang audisi atlet bulutangkis masa depan Indonesia.

Seperti diketahui, terjadi polemik ketika Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menganggap adanya eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh Djarum. KPAI mendesak Djarum menghentikan penggunaan anak sebagai promosi brand image dalam kegiatan audisi.

Advertisement

Setelah pengurus dari Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) daerah mengecam sikap KPAI, giliran Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengutarakan pendapat yang tidak jauh berbeda. Pria yang juga tokoh olahraga nasional ini memberikan pembelaan penuh kepada Djarum Foundation.

Pria yang sering dikenal dengan nama Rudy ini mengakui jika kerugian besar dialami olahraga Indonesia jika ajang pencarian bakat oleh Djarum harus terhenti. Terutama begitu besarnya peran PB Djarum dalam mencetak atlet bulutangkis masa depan Indonesia.

"Sebenarnya dasar KPAI menganggap eksploitasi anak yang dilakukan Djarum itu apa? Eksploitasi di bagian mana? Kecuali jika ada anak dipekerjakan untuk melinting rokok, itu baru namanya eksploitasi," ungkap Rudy kepada Bola.com, Selasa (10/9/2019).

"Jelas KPAI sangat merugikan dengan adanya penghentian Audisi PB Djarum. Dunia akan menilainya dan prestasi juga akan jeblok," ungkap mantan anggota normalisasi PSSI ini.

2 dari 2 halaman

Tendensius

Kolom Erwin Fitriansyah - Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis 2019 (Bola.com/Adreanus Titus)

Menurutnya, KPAI salah sasaran jika menuding Djarum melakukan eksploitasi terhadap anak. Ia juga meminta kepada KPAI agar tidak tendensius terhadap satu merek dagang saja. Menurutnya, banyak merek dagang yang juga melakukan hal hampir serupa.

"Jangan tendensius pada satu merek dagang saja. Seharusnya KPAI tidak hanya mengurusi soal eksploitasi terhadap anak. Tetapi, juga pada kelangsungan nasib anak setelah lulus sekolah itu yang harus ikut dipikirkan," ujarnya.

Berita Terkait