Gelar RDPU dengan DPR RI, Iwan Bule Paparkan Kebijakan PSSI Saat Pandemi COVID-19

oleh Benediktus Gerendo Pradigdo diperbarui 08 Apr 2020, 20:50 WIB
Ketua PSSI, Mochamad Iriawan, saat melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI secara virtual, Rabu (8/4/2020). (Dok. PSSI)

Bola.com, Jakarta - PSSI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI melalui aplikasi video conference, Rabu (8/4/2020). Dalam RDPU itu, Ketua PSSI, Mochamad Iriawan, memaparkan semua kebijakan yang diambil federasi sepak bola Indonesia itu dalam kondisi tak bisa beraktivitas karena pandemi COVID-19.

Dalam pemaparannya, Mochamad Iriawan menegaskan PSSI telah melakukan berbagai langkah sesuai standar WHO serta Surat Protokol Kewaspadaan Pencegahan Wabah COVID-19 Bagi Kegiatan Keolahragaan yang dikeluarkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, 17 Maret lalu.

Advertisement

RDPU yang dipimpin Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, dari Fraksi PKB ini juga diikuti oleh Sekjen PBSI Achmad Budhiarto, mantan pebulutangkis sekaligus Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Susy Susanti, Wakil Ketua Umum PB PABBSI Djoko Pramono serta dua atlet nasional, yakni pebulutangkis Kevin Sanjaya dan lifter Eko Yuli Irawan.

Pada kesempatan ini, Iriawan menyampaikan paparan terkait Kebijakan PSSI Dalam Kondisi Covid-19. Ketua PSSI yang karib disapa Iwan Bule itu menjelaskan linimasa atau rangkaian peristiwa terkait sepak bola Indonesia hingga saat ini.

Mulai dari kick-off Shopee Liga 1, Liga 2, rapat darurat di Stadion Batakan Balikpapan, Extraordinary Meeting PT Liga Indonesia Baru, hingga keluarnya Surat Keputusan Ketua Umum PSSI pada 27 Maret 2020 mengenai penghentian liga dan pelatnas tim nasional karena situasi force majeure sesuai status tanggap darurat BNPB.

Ketua PSSI juga memberikan penjelasan mengenai status lima pelatih tim nasional asal Korea Selatan, termasuk Gong Oh-Kyun yang sempat menjalani rapid test dengan hasil positif Covid-19 namun tes SWAB terakhir sudah dinyatakan negatif.

 

Video

2 dari 3 halaman

Persiapan Piala Dunia U-20 2021 dan Imbauan untuk Klub

Pelatih Timnas Indonesia U-19, Gong Oh-kyun, saat sesi latihan di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Senin (13/1/2020). Sebanyak 51 pemain mengikuti seleksi untuk memperkuat skuat utama Timnas Indonesia U-19. (Bola.com/M Iqbal Ichsan)

Ketua PSSI menyampaikan penjelasan terkait persiapan Piala Dunia U-20 2021. Ia memberitahukan bahwa rencana awalnya FIFA datang ke Indonesia untuk menentukan kepastian 6 kota yang menjadi tuan rumah pada Maret lalu.

Dengan keputusan itu, diharapkan pemerintah melalui Kementerian PUPR segera membangun stadion dan lapangan latihan yang akan menjadi venue Piala Dunia U-20 2021. Namun, pada akhirnya memang FIFA belum bisa datang ke Indonesia karena pandemi COVID-19.

“Kedatangan FIFA juga mengalami penundaan. Namun, kami tetap mengirimkan berkas-berkas kesiapan stadion yang sudah kami kunjungi sebagai calon venue Piala Dunia U-20 2021. Kita juga memaklumi, pada kondisi seperti saat ini, pemerintah pun masih belum bisa melakukan pembangunan, renovasi, maupun rehabilitasi stadion,” kata Iriawan.

Selanjutnya, PSSI berencana bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di setiap provinsi melalui Kemenkes, untuk melaksanakan rapid test COVID-19 sehingga para pesepak bola dapat membawa surat bebas COVID-19 dari Dinas Kesehatan setempat.

“PSSI mewajibkan bagi setiap tempat pelaksanaan pemusatan latihan untuk disemprot disinfektan terlebih dahulu, minimal dua hari sebelum para pemain, pelatih dan ofisial timnas masuk,” kata Iriawan.

Mantan Kapolda NTB, Jawa Barat dan Metro Jaya ini menekankan, dsiplin yang lebih tinggi akan diterapkan PSSI kepada para pemain, pelatih dan ofisial, terutama menyangkut masalah makanan dan sanitasi diri.

“Sebelum sesi traning camp dilaksanakan, PSSI akan mengadakan edukasi mengenai pencegahan COVID-19 kepada para pemain, pelatih dan ofisial,” jelasnya.

PSSI juga akan mengeluarkan imbauan kepada klub untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para pemainnya, melakukan penyemprotan disinfektan di kantor klub masing-masing, dan memberikan edukasi kepada para pemain, pelatih dan ofisial klub Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.

Terhadap karyawan dan lingkungan kerja PSSI, satu minggu sebelum tanggal masuk kerja diumumkan, PSSI akan melaksanakan rapid test bagi seluruh karyawan dengan jadwal kedatangan yang diatur oleh dokter tim nasional.

“Setelah rapid test selesai, PSSI akan melaksanakan disinfektan sekali lagi di lantai 12, 14, dan 15 kantor PSSI sebelum karyawan masuk kerja,” paparnya.

 

3 dari 3 halaman

Imbas Pandemi COVID-19

Ilustrasi Covid-19, virus corona. Kredit: Gerd Altmann via Pixabay

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi X dari Fraksi P-Demokrat, Alamsyah Satyanagara alias Yoyok Sukawi, mengatakan saat ini posisi para pemain sepak bola di Indonesia sudah mengalami kesulitan, terlebih karena aktivitas pertandingan sepak bola dihentikan untuk sementara.

“Harus diakui, situasinya sulit untuk merespons usulan tetap menggelar pertandingan tanpa penonton setelah status tanggap darurat akibat penyebaran COVID-19. Menjalankan pertandingan tanpa penonton akan berdampak kerugian kepada PSSI dan klub karena 80 persen dana didapat dari sponsor dan penjualan tiket,” kata Yoyok yang juga CEO PSIS Semarang.

Pria yang juga menjabat anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI ini memaparkan, dengan kondisi seperti ini perizinan dari pihak keamanan pasti sulit untuk didapatkan. Selain itu, menggelar pertandingan tanpa penonton sama saja melakukan mobilisasi orang. Yoyok mengungkapkan setiap klub minimal memerlukan 35 orang yang bergerak dengan transportasi darat, laut maupun udara.

“Dalam kondisi ini memang harus dilakukan penghentian keseluruhan olah raga, baik itu dengan penonton maupun tanpa penonton dalam pertandingan,” tegasnya.

Selain Ketua Komisi X Syaiful Huda, para wakil rakyat yang hadir secara virtual dalam RDPU ini antara lain Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian (Partai Golkar, Kalimantan Selatan), dan para anggota DPR lain seperti Putra Nababan (PDI Perjuangan, Jakarta), My Esty Wijayati (PDI Perjuangan, DIY), Rano Karno (PDI Perjuangan, Banten), Djohar Arifin (Partai Gerindra, Sumatra Utara), Ledia Hanifa (PKS, Jawa Barat), dan Illiza Saadduddin (PPP, Aceh).