FIFPro Temukan Fakta Pemain Liga 2 Hanya Terima Rp737 Ribu Setelah Kebijakan PSSI

oleh Muhammad Adi Yaksa diperbarui 22 Mei 2020, 21:45 WIB
Logo PSSI. (Bola.com/Dody Iryawan)

Bola.com, Jakarta - Federasi Internasional Asosiasi Pesepak Bola Profesional (FIFPro) mengecam PSSI menyusul kebijakan pemotongan gaji pemain hingga 75 persen di tengah pandemi virus corona tanpa berdiskusi dengan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI).

FIFPro dalam laman resminya menyebut PSSI tidak mengikuti arahan FIFA dan AFC untuk bekerja sama dengan klub dan pemain dalam menghadapi tantangan wabah virus corona. Saat memperbolehkan tim untuk memotong gaji para pemainnya, PSSI hanya berembuk dengan PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi dan klub peserta, tapi tidak dengan pemain yang diwakili oleh APPI.

Advertisement

Pada akhir Maret 2020, PSSI menerbitkan Surat Keputusan (SK) bernomor SKEP/48/III/2020 yang satu di antara isinya mempersilakan setiap klub Liga 1 dan Liga 2 untuk memotong gaji pemainnya maksimal 75 persen pada periode Maret-Juni 2020. PSSI menetapkan rentang waktu tersebut sebagai force majeure.

Dalam temuannya, FIFPro mengabarkan bahwa tak ada satu pun klub Liga 1 yang membayar gaji pemainnya lebih dari 25 persen. Bahkan, ada satu tim yang hanya membayar 10 persen gaji kepada skuatnya.

Sementara di Liga 2, catatan FIFPro, rata-rata pemain digaji sebesar Rp2,9 juta per bulan sebelum adanya keputusan dari PSSI soal pemangkasan gaji. Angka itu di bawah upah regional yaitu Rp4,4 juta. Setelah dipotong, para pemain hanya mendapatkan Rp737 ribu.

"Fakta bahwa keputusan ini terus berlaku sejak Maret 2020 menunjukkan PSSI tidak peduli dengan standar internasional dan bahkan kurang untuk tingkat kesejahteraan pemain di Indonesia," kata Direktur Hukum FIFPro, Roy Vermeer, dinukil dari laman FIFPro.

Video

2 dari 2 halaman

Frustrasi dengan PSSI

Logo FIFPro.

Laman FIFPro juga menuliskan APPI akan membawa 31 kasus pemain yang gajinya ditunggak ke Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (NDRC).

FIFPro merasa frustrasi melihat penerapan standar kontrak pemain di Indonesia. Padahal, sudah menjadi kewajiban bahwa setiap klub untuk memastikan ada standar minimum gaji untuk setiap pemain.

"Selama krisis ini, kami melihat bahwa banyak asosiasi sepak bola tidak menata sepak bola sesuai dengan tujuannya. Mereka sepenuhnya mengabaikan pemain sambil mengeluarkan keputusan yang memengaruhi hak-hak dasar pemain," jelas Vermeer. 

"PSSI melakukan intervensi dalam hubungan kerja tanpa keinginan untuk mengundang serikat pesepak bola ke meja perundingan," imbuh Vermeer.

Berita Terkait