Bola.com, Jakarta - Asosiasi Pesepak bola Profesional Indonesia (APPI) kembali mendesak PSSI terkait gaji pemain di Liga 1 dan Liga 2 2020. APPI meminta agar PSSI memastikan ketika kompetisi bergulir dan ada wacana renegosiasi kontrak, tidak ada satu pun klub boleh membayar pemain dengan gaji di bawah standar UMR atau UMP.
Sejak beberapa bulan lalu, PSSI memang memperbolehkan klub membayar gaji 25 persen. Terhitung sejak berhentinya kompetisi, PSSI memutuskan untuk mempersilakan klub mengatur ulang kontrak kerja dengan ketentuan pembayaran gaji maksimal 25 persen dari kontrak sebelumnya untuk periode Maret hingga Juni 2020.
Kebijakan tersebut diambil lantaran kompetisi memang harus terhenti karena pandemi virus corona. Namun, ketika kompetisi diwacanakan kembali bergulir pada September mendatang, sejumlah klub juga mengusulkan agar PSSI memperbolehkan renegosiasi kontrak antara klub dan pemain.
Masalah timbul ketika pemotongan gaji ini membuat pemain akhirnya harus menerima upah di bawah UMR atau UMP. Fakta itu tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
"Ada pemain yang menerima gaji tapi di bawah UMR/UMP. Kalau seperti itu, sudah pasti batal demi hukum," kata kuasa hukum APPI, Mohammad Agus Riza kepada wartawan.
"Artinya, klub berkewajiban memberikan pemain itu minimal UMR/UMP," lanjutnya.
Memang ketika kompetisi kembali dimulai, klub meminta izin tidak lagi membayar 25 persen gaji, tapi naik menjadi 50 persen gaji. Wacana tersebut muncul mengingat klub juga mengalami kesulitan mendapatkan pemasukan, mengingat kemungkinan kompetisi bergulir terpusat di Jawa dan digelar dengan tanpa penonton. Hal ini pun menjadi perhatian dari APPI.
Video
Gaji Pemain Liga 2 Tak Sebesar Liga 1
Perhatian APPI mengenai gaji tersebut tentu lebih condong ke para pemain yang berkiprah di Liga 2. Pasalnya, gaji para pemain yang tampil di kompetisi kasta kedua Indonesia itu memang tidak besar seperti para pemain yang tampil di Liga 1.
"Kalau Liga 1 seharusnya tetap berada di atas UMR Setelah dipotong. Justu yang berisiko itu pemain Liga 2, karena rata-rata gaji mereka hanya sekitar 5 jutaan. Bayangkan kalau dipotong 50 persen, pasti jadinya di bawah UMR atau UMP," ujar Kuasa Hukum APPI, Mohammad Agus Riza Hufaida.
"Pemain berhak menuntut. Kalau mereka memilih menerima di bawah UMR harus diihitung selisihnya. Kekurangan itu bisa diminta ke klub. Soalnya, PSSI sepihak dan tidak ada tindak lanjut. Berarti, kami selalu menuntut 100 persen," imbuhnya.
Sumber: Bola.net
Disadur dari: Bola.net (Fitri Apriani/Dimas Ardi Prasetya)