Piala Dunia U-20 2021: Presiden Jokowi Berharap Timnas Indonesia U-20 Tidak Gugur di Awal

oleh Achmad Yani Yustiawan diperbarui 01 Jul 2020, 18:57 WIB
Manajer pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menendang bola saat latihan Timnas U-19 di Stadion Wibawa Mukti, Senin (13/1/2020). Pria asal Korsel ini menjadi supervisi untuk Timnas Indonesia senior, U-22, U-20, dan U-16. (Bola.com/M Iqbal Ichsan)

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Timnas Indonesia U-20 meraih prestasi maksimal di event Piala Dunia U-20 tahun depan.

Presiden Jokowi sangat berharap perjuangan Timnas Indonesia U-20 tidak berhenti hanya sampai di babak penyisihan, tapi harus berusaha dengan maksimal.

Advertisement

"Presiden tentunya ingin Timnas Indonesia berprestasi atau meraih hasil yang maskismal. Tapi, Presiden juga tentunya realistis," kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, Rabu (1/7/2020).

Presiden berpesan jatah sebagai tuan rumah mesti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Seperti diketahui Indonesia didapuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2021. Terkait dengan itu, Presiden juga pernah meminta PSSI tak hanya sukses penyelenggaraan, tapi Timnas Indonesia U-20 juga mendapatkan prestasi maksimal dalam single event terbesar sejagat level muda tersebut.

Video

2 dari 2 halaman

Gunakan APBN

Menpora Zainudin Amali mengusung program WAH untuk mengajak masyarakat aktif berolahraga di tengah pandemi Covid-19. (Foto: Kemenpora)

Sebelumnya, Menpora menjelaskan bahwa pemerintah akan mengambil alih gelaran Piala Dunia U-20. Pasalnya, ajang yang bakal berlangsung di tahun 2021 itu bakal menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini dikataan Menpora seusai bersama Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, menggelar rapat terbatas (ratas) dengan Jokowi di Istana Presiden, hari ini. Ratas itu membahas persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Namun, Menpora mengakui pihaknya belum mengetahui anggaran yang bakal dikeluarkan pemerintah untuk menggelar Piala Dunia U-20 2021. Kemenpora ingin berhati-hati karena menggunakan APBN.

"Belum secara pasti, tapi sudah disanggupi oleh Kementerian Keuangan. Kami belum tahu berapa besarnya karena ini menyangkut APBN. Segera mungkin bakal kita rapatkan," katanya.

Sumber asli: Liputan6.com

Disadur dari: Liputan6.com (Achmad Yani/Edu Krisnadefa, Published 1/7/2020)

Berita Terkait