Bola.com, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali mengaku tidak bisa mengintervensi Polri untuk menerbitkan izin keamanan kepada PSSI demi melanjutkan Shopee Liga 1 2020/2021. Pihaknya mendukung kompetisi dilanjutkan, namun hanya bisa memberikan rekomendasi kepada kepolisian.
"Tentang kompetisi, itu menjadi ranahnya PSSI dan PT Liga Indonesia Baru selaku operator Shopee Liga 1. Namun, pemerintah tetap memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kompetisi dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Amali.
"Tapi, Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak dalam wilayah memberikan izin keramaian. Masalahnya, pandemi COVID-19 saat ini masih cukup tinggi. Tentu, ada pertimbangan dari kepolisian untuk memberikan izin keamanan. Bukan cuma untuk satu kegiatan."
"Saya kira bukan cuma sepak bola saja, tapi kegiatan apa saja. Kalau masuk ke sana, kami hanya bisa memberi rekomendasi. Keputusan terakhir tetap ada di Polri yang punya kewenangan untuk memberikan izin keramaian. Kami tidak bisa mengintervensi," jelas Amali.
Amali bisa memahami sikap Polri yang tidak kunjung menerbitkan rekomendasi kemananan untuk kelangsungan Shopee Liga 1 karena wabah virus corona yang masih merebak. Menteri asal Gorontalo ini hanya bisa berharap wabah virus corona cepat mereda.
"Kami tidak bisa memaksakan karena ada sejumlah pertimbangan. Namun, kami berharap pandemi COVID-19 ini bisa berakhir agar kita bisa melihat lagi kompetisi," tutur Amali.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
PSSI Gelar Rapat untuk Putuskan Shopee Liga 1
Amali juga telah mendengar rencana PSSI menggelar rapat Komite Eksekutif (Exco) untuk menentukan nasib Shopee Liga 1 pada pertengahan Januari 2021. Pria berusia 58 tahun ini sangat menunggu hasil dari pertemuan tersebut.
"Saya mendapatkan informasi dari PSSI bahwa mereka akan segera melakukan rapat. Kita tunggu saja laporannya seperti apa," ucap Amali.
"Kami berusaha untuk memberikan dukungan dan dorongan. Namun, kalau sudah menyangkut izin keramaian, itu bukan kewenangan kami. Kami meyakini Polri sudah punya pertimbangan yang mereka jadikan alasan kenapa suatu kegiatan belum diizinkan atau suatu kegiatan sudah diizinkan," terang politikus dari Partai Golkar itu.