Bola.com, Jakarta - National Olympic Committee (NOC) Indonesia mengaku kecewa dengan insiden yang menimpa para pebulutangkis Indonesia di All England 2021. Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, mengatakan insiden itu menyakiti hati masyarakat Indonesia.
Seluruh wakil Indonesia dipaksa mundur dari All England 2021 karena dianggap berstatus kontak erat dengan salah seorang yang terpapar Covid-19. Seluruh anggota tim Indonesia berada satu pesawat dengan penumpang tersebut dalam penerbangan dari Istanbul ke Birmingham, Sabtu (13/3/2021).
Sebelum Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) mengumumkan kabar tersebut, sudah ada tiga wakil Indonesia yang bertanding, yaitu Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon, Jonatan Christie, dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.
Namun, setelah itu semua wakil Indonesia diharuskan mundur sesuai regulasi pemerintah Inggris dan menjalani karantina hingga 23 Maret.
"Kami langsung menghubungi tim bulutangkis Indonesia setelah mengetahui informasi itu, jelas mereka merasakan kekecewaan mendalam. Kami juga langsung berkoordinasi berbagai pihak sejak pukul 4 pagi (WIB). Sekjen NOC sudah komunikasi dengan tim di Inggris untuk memastikan keadaan atlet," kata Raja Sapta Oktohari, dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (18/3/2021).
"Kami semua kecewa dengan apa yang terjadi dengan atlet Indonesia yang berlaga di All England. Meskipun kemunduran mereka tidak memengaruhi untuk kualifikasi Olimpiade 2021, ini mengecewakan dan benar-benar mengganggu konsentrasi mereka," imbuh pria yang akrab disapa Okto itu.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini
Akan Terus Menuntut Keadilan
Raja Okto mengatakan apa yang terjadi terhadap atlet Indonesia di All England 2021 sangat menyakitkan. Apalagi, bulutangkis merupakan salah satu olahraga terbesar di Indonesia yang penggemarnya sangat banyak.
"Bulutangkis sudah seperti ideologi di Indonesia, jumlah penggemar bulutangkis sama dengan sepak bola. Apa yang terjadi sangat menyakiti masyarakat Ondonesia," tutur Okto.
"Sikap kami adalah akan menyampaikan protes, kepada BWF dan lembaga-lembaga terkait. Kami akan terus menuntut keadilan, supaya atlet tahu bahwa negara, NOC, PBSI, pemerintah terus berjuang untuk hak-hak dan kepentingan atlet-atlet yang berlaga di All England," imbuh Okto.
Sikap Pemerintah Indonesia
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, langsung meminta agar Pemerintah Inggris bisa memperlakukan pemain bulutangkis Indonesia secara adil.
Permasalahan ini langsung direspons oleh Pemerintah Indonesia, baik Kementerian Pemuda dan Olahraga, PBSI selaku federasi bulutangkis di Indonesia, serta kedutaan terkait. Bahkan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi pun langsung angkat bicara.
"Menlu RI juga telah memberikan arahan yang jelas... untuk pastikan tidak ada diskriminasi dan unfair treatment terhadap partisipasi atlet bulutangkis Indonesia dalam turnamen All England tersebut," jelas pihak KBRI London, Kamis (18/3/2021).
Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya, juga telah menghubungi Duta Besar Inggris di Jakarta, Owen Jenkins, agar memberikan klarifikasi terkait aturan isolasi dan meminta agar tak ada diskriminasi.
"Dubes RI sudah lakukan kontak langsung kepada Dubes Inggris di Jakarta, Owen Jenkins dan meminta agar beliau lakukan intervensi ke otoritas kesehatan Inggris (NHS) untuk pastikan alasan dan narasi kewajiban isolasi mandiri 10 hari, tidak ada diskriminasi dan unfair treatment terhadap atlet Indonesia; dan opsi kemungkinan dilakukan tindakan yang mungkinkan atlet Indonesia melanjutkan kompetisi All England," jelas pihak KBRI.
KBRI London juga akan berkomunikasi dengan National Health Service (NHS) untuk menanyakan hal serupa terkait nasib atlet badminton Indonesia di London.
Rencananya, sore ini KBRI London dan Ketua Timnas Ricky Subagja akan menggelar konferensi pers.
KBRI menyebut pemerintah Inggris masih memberlakukan lockdown dan pengaturan protokol kesehatan yang ketat mengingat angka penularan COVID-19 yang relatif masih tinggi.
"Turnamen All England pun diselenggarakan dgn pengaturan khusus, ketat dan tertutup tanpa penonton," jelas pihak KBRI London.