Rilis Kemenpora Terkait Isu Keterlambatan Peralatan Latihan Olahraga Jelang Asian Games 2018

Bola.com, Jakarta - Pada 15 Februari 2018 telah muncul pemberitaan di sejumlah media massa bahwa latihan atlet menjelang Asian Games 2018 terkendala, di antaranya dalam hal peralatan. Contohnya, di halaman 29 Harian Kompas, diberitakan bahwa latihan Tim Nasional (Timnas) Panahan terhambat oleh rusaknya peralatan busur. Diberitakan pula mengenai masalah honor atlet panahan. 

Dalam konteks ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Harian Kompas dan sejumlah media massa lainnya yang selalu kritis dalam penyampaian pemberitaan. 

Kemenpora juga mengapresiasi kepedulian pers untuk mendorong pencapaian prestasi atlet Indonesia yang lebih baik saat Asian Games 2018.

Ucapan terima kasih Kemenpora sampaikan pula kepada Timnas Panahan yang sudah berusaha maksimal dalam Test Event meskipun terkendala masalah anggaran.

Namun demikian, Kemenpora memandang sangat perlu untuk menyampaikan penjelasan sebagai berikut (agar tidak menimbulkan salah persepsi):

1. Kemenpora menyampaikan permohonan maaf jika kendala peralatan dan honor mengganggu konsentrasi atlet Panahan.

2. Akan tetapi, tidak benar sama sekali bahwa Kemenpora menghambat penyediaan peralatan dan honor atlet panahan. Karena jika cabang olahraga buruk prestasinya karena kendala anggaran, maka tentu berdampak buruk bagi Kemenpora dan itu sama sekali tidak diinginkan oleh Kemenpora dan semua pihak.

3. Sekadar diketahui, MoU antara Kemenpora dengan Ketua Umum PERPANI baru ditandatangani pada Selasa (13/2/2018). Kemenpora sudah cukup lama bermaksud mempercepat penyelesaikan anggaran, seperti cabang-cabang olahraga lainnya (bahkan ada yang tanggal 30 Januari 2018 sudah cair seperti PB GABSI, PB PJSI dan PP MPI, dan kemudian berturut-turut yang lain-lain menyusul), tetapi karena harus menunggu kedatangan Pimpinan PERPANI, maka baru bisa mulai diproses pada Rabu (setelah MoU ditandatangani) dan sedapat mungkin secepatnya (jika persyaratan seluruhnya terpenuhi) yang menjadi hak PERPANI sebesar Rp 6.862.800.000 atau 70 persen dari total Rp 9.804.000.000 dapat diterima secara utuh di rekening PERPANI melalui KPPN III.

4. Bahwasanya honor atlet Panahan belum diterima, itu bisa terjadi karena memang belum adanya kesepakatan MoU antara PERPANI dengan Kemenpora pada Januari 2018. Karena faktanya pada 15 Januari 2018, sudah ada delapan cabang olahraga yang honornya untuk atlet, pelatih, dan manajer diterima untuk jatah Januari 2018 dan kemudian menyusul honor untuk beberapa cabang olahraga yang lain. 

Terobosan yang dilakukan oleh Menpora Imam Nahrawi ini adalah sebagai bagian komitmen dan kesungguhan pemerintah agar atlet dan lain-lain sudah menerima honor di awal, sehingga semangat berlatih tetap tinggi, mengingat sebelum-sebelumnya baru diterima pada bulan berikutnya setiap bulan. Bahkan, Menpora sudah menandatangani Keputusan Menpora pada 11 Januari 2018.

5. Anggaran sebesar Rp 6.862.800.000 sudah termasuk di dalamnya komponen honor, peralatan, training camp, try out, akomodasi, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya tidak ada lagi cerita bahwa Kemenpora dianggap mempersulit pencairan anggaran. Kini, bola ada di tangan seluruh pimpinan cabang olahraga yang sudah menerima gelontoran anggaran yang cukup besar jumlahnya.

6. Karena kini anggaran sepenuhnya digelontorkan pada seluruh cabang olahraga, maka Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Mulyana, pada Rabu (14/2/2018) telah mengumpulkan hampir seluruh Ketua dan atau yang mewakili dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang nantinya dipertandingkan dalam Asian Games tahun 2018.

7. Pertemuan tersebut diadakan untuk khusus mendapatkan arahan dari Tim BPK yang saat ini sedang bertugas dalam pemeriksaan di Kemenpora hingga April 2018 tentang mekanisme penggunaan APBN yang sangat besar dan signifikan jumlahnya.

Sebagaimana diketahui, sesuai Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, maka anggaran dari Kemenpora langsung dikirimkan kepada masing-masing induk organisasi cabang olahraga, sehingga sepenuhnya pengelolaannya dilakukan oleh mereka dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, Kemenpora mendorong seluruh Cabang Olahraga untuk harus berhati-hati dalam penggunaan APBN supaya tidak menjadi temuan BPK dan mungkin juga persoalan hukum di waktu berikutnya. 

Sebagai informasi, sampai dengan Kamis (15/2/2018), (sebagai update dari siaran pers pada 14 Februari 2018) yang sudah menerima anggaran (SP2D) tahap pertama (70 persen dari total yang sudah disepakati) adalah:

1. PB PRSI (untuk Renang, Renang Indah, dan Loncat Indah).

2. PB PERBASASI.

3. PB PBVSI (untuk Voli Pantai).

4. PB GABSI (Bridge)

5. PB PODSI (untuk TBR, Rowing, dan Canoing).

6. PB PJSI.

7. PB PORLASI.

8. PB FPTI.

9. PB IPSI.

10. PP PSSI (untuk Sepak Bola Putra dan Sepak Bola Putri).

11. Sepak Takraw.

12. PP PELTI.

13. PP PERTINA.

14. PP MPI (Pentatlon)

15. PP PORDASI.

16. PB PSI (Squash)

17. PP PERBAKIN.

18. PB PERBASI (untuk 5 on 5 dan 3 on 3).

19. FASI.

20. PP JU-JITSU.

21. Wushu.

22. PERSANI.

23. PB PGI.

24. PB ABTI (Bola Tangan)

25. PB PBI (Bowling)

26. PB TI (Taekwondo)

27. PB FORKI.

28. PB PESTI (Soft Tenis)

29. PB PASI (ini yang dicairkan anggarannya pada 15 Februari 2017)

30. PB PRUI (Rugby-7) (ini yang dicairkan anggarannya pada 15 Februari 2017).

31. PB PABBSI (ini yang dicairkan anggarannya pada 15 Februari 2017). 

Sementara itu, yang sudah pada tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dan tinggal diproses di KPPN untuk menuju ke SP2D, tetapi dengan sejumlah catatan per 15 Februari 2018 ini:

1. PB PBVSI (untuk Voli Indoor). Masih ada kesalahan administrasi dan dikembalikan dari KPPN ke Kemenpora.

2. PB IKASI. Masih ada kesalahan administrasi dan dikembalikan dari KPPN ke Kemenpora.

3. PB PRSI (untuk Polo Air). Masih ada kesalahan administrasi dan dikembalikan dari KPPN ke Kemenpora.

4. PB PERPANI. Masih ada kesalahan administrasi dan dikembalikan dari KPPN ke Kemenpora.

5. PP PERSEROSI (Sepatu Roda). Masih ada kesalahan administrasi dan dikembalikan dari KPPN ke Kemenpora.

6. PP IJBA (Jet Sky). Masih ada kesalahan administrasi dan dikembalikan dari KPPN ke Kemenpora.

7. PB ISSI. Tinggal menunggu proses.

8. PP PBSI . Masih ada kesalahan administrasi dan dikembalikan dari KPPN ke Kemenpora. 

Adapun PP FTI  (Triatlon) belum diproses karena MoU belum kembali ke Kemenpora. Untuk KABADDI, masih dalam proses SPP (Surat Permintaan Pembayaran), yaitu dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Beberapa Cabang Olahraga yang belum dapat diproses lebih lanjut, baik karena masalah dualisme, ketiadaan NPWP atau SK dari KONI, maupun karena pergantian nomer rekening Bank adalah sebagai berikut:

1. PP PTMSI.

2. PP FHI (Hockey)

3. PB KI (Kurash).

4. PB PERSAMBI (Sambo).

5. PB PGSI (Gulat). 

Adapun untuk NPC masih diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kemenpora.

 

 

(*)