Flashback Heboh PUBG di 3 Negara

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas "nasib" gim bertema peperangan dan kekerasan di Tanah Air, termasuk PUGB. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Kemkominfo), Asosiasi Esports Indonesia, psikolog, serta jajaran pimpinan dan anggota komisi DP MUI.

Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin AF, mengatakan, dalam diskusi ini dilihat sejauh mana dampak mudharat gim tersebut. Selain itu, juga dilihat seberapa banyak dampak positif dan negatif dari gim tersebut.

Menurutnya, akan ada dua pedoman untuk menentukan solusi yang akan diambil oleh MUI nantinya. Jika suatu tindakan atau perbuatan dampaknya merugikan, merusak, dan membahayakan masyarakat, maka mata rantai atau perantara yang menyebabkan hal itu harus dicegah, ditutup. Begitu pula sebaliknya.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, fatwa bukan satu-satunya hasil pengkajian mengenai masalah ini. Menurutnya, bisa saja hasilnya bukan fatwa, tapi juga perbaikan regulasi, penegakan hukum, atau rekomendasi.

"Hasilnya bisa jadi fatwa, perbaikan regulasi, penegakan hukum, atau rekomendasi. Semuanya itu nanti tergantung hasil pendalaman," tutur Asrorun. Wakil Sekjen MUI Pusat, Amirsyah Tambunan, mengatakan finalisasi kepastian soal PUBG akan dilakukan paling lama bulan depan.

Menurut ulama Malaysia, Mufti Negri Sembilan Datuk Mohd Yusof Ahmad, PUBG harus dilarang karena dikhawatirkan mendorong generasi muda ke arah terorisme. Ia pun menegaskan, pemerintah Malaysia harus segera mempertimbangkan untuk melarang permainan PUBG karena memiliki dampak negatif pada anak-anak dan remaja.

"Saya yakin gim ini telah direncanakan dengan sengaja sejak lama, tujuannya adalah membentuk pikiran generasi muda agar menikmati perang, untuk bertarung dan menikmati kegiatan yang ganas," katanya, mengutip laporan New Straits Times.

Hal itu diungkapkan Datuk Mohd Yusof Ahmad usai insiden penembakan di Selandia Baru. Dalam aksi brutal yang menewaskan 50 orang dan menyebabkan puluhan orang lainnya terluka, diduga pelakunya terinspirasi dari gim tembak-tembakan, seperti PUBG.

Dia mengatakan permainan itu tidak pantas untuk umat Islam dan harus disingkirkan karena mudah diakses dan dapat dimainkan oleh siapa saja, baik di laptop maupun ponsel pintar.

Namun, wacana pelarangan itu ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Malaysia, Syed Saddiq. "Mau haramkan Video Game PUBG? Saya tidak setuju. Itu penjelasan saya," katanya dalam video yang beredar di Instagram.

Saddiq menyebut ada banyak alasan yang membuatnya tidak setuju terhadap pernyataan Datuk Mohd Yusof Ahmad, salah satu alasannya adalah karena di Malaysia saja ada lebih dari 1 juta pengguna gim tersebut.

Ia juga tidak merasa PUBG menyebabkan tindak kekerasan di Negeri Jiran. Kalaupun PUBG harus diharamkan, ia menyebut gim sejenis lainnya, seperti Counter-Strike, Red Alert, atau Command & Conquer: General Zero Hour, harus ikut dilarang.

Menteri termuda Malaysia tersebut menekankan, solusi yang harus dilakukan untuk mencegah tindak kekerasan bukanlah dengan melarang gim dimainkan, karena setiap gim yang beredar di masyarakat sudah memiliki standar dan aturan masing-masing, misalnya menerapkan batas minimum usia penggunanya.

Beda halnya dengan Indonesia dan Malaysia yang baru membahas rencana pelarangan PUBG. India justru sudah menerapkan aturan ketat terkait gim ini. Larangan itu dikeluarkan oleh pihak kepolisian Rajkot yang mendapat persetujuan dari Kepolisian Gujarat, seperti dicuitkan @kumarmanish9. Earga pun diminta untuk melapor ke pihak kepolisian jika menemukan pelanggaran.

Dilansir dari situs Eurogamer, tujuan dari pelarangan ini adalah melindungi anak-anak, karena PUBG dinilai menonjokan kekerasan, serta sifat adiktif dari gim yang berujung pada turunnya nilai bocah-bocah ketika mengikuti kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

Beberapa media India juga mengatakan bahwa pelanggar dari larangan ini dapat dituduh melakukan "gangguan, atau tindakan yang dapat melukai". Pelanggar dapat terkena hukuman penjara hingga sebulan, serta sejumlah denda uang.

Selain Rajkot, tiga kota lain yang melarang permainan gim ini di India adalah Ahmedabad, Bhavnagar, dan Gir Somnath. Sudah ada 10 pemain yang ditangkap karena ketahuan memainkan permainan tersebut, dilansir dari New Straits Times.

Sumber: Liputan6.com