Bola.com, Solo - Konflik antara pemerintah (Kemenpora) dan PSSI yang berlangsung hingga kini membuat para penggiat sepak bola di daerah makin putus asa. Upaya AFC dan FIFA dengan membentuk Tim Ad-Hoc pemulihan sepak bola untuk pencabutan sanksi FIFA pun dianggap masih abu-abu.
Apalagi antara pemerintah dan PSSI bersikukuh paling berhak membentuk tim pemulihan status Indonesia. Pemerintah ngotot dengan Tim Kecil, sementara PSSI yakin dengan Tim Ad-Hoc. Pemerintah pun enggan mengirimkan wakilnya di Tim Ad Hoc yang diketuai Agum Gumelar.
"Pemerintah dan PSSI seperti udang dan kepiting. Kalau digoreng akan sama-sama merah hasilnya. Akibatnya juga sama, akan meningkatkan kolesterol bagi orang yang menyantapnya," ucap Yunus Nusi, Ketua Asprov Kaltim, memberi perumpamaan.
Advertisement
Baca Juga
Lantaran antara pemerintah dan PSSI tak ada yang perlu ditaati, lanjut Yunus Nusi, para pengurus Asprov PSSI di Tanah Air lebih memilih bersikap defensif.
"Ketika AFC dan FIFA datang ke Indonesia, kami sangat berharap hal itu bisa menyelesaikan konflik. Tapi, melihat perkembangan yang terjadi di mana pemerintah dan PSSI bersikukuh sama-sama berhak membentuk tim pemulihan, kami menilai perseteruan sepak bola akan sulit didamaikan. Lebih baik kami yang di daerah bersikap defensif dan menanti," tutur Yunus.
Apalagi, Yunus Nusi mengungkapkan pengurus sepak bola di daerah tidak dilibatkan dalam rekonsiliasi tersebut. Padahal menurutnya, kemajuan sepak bola sangat tergantung mereka yang berada di daerah.
"Pembinaan pemain kan berasal dari upaya pengurus yang di bawah. Seharusnya, pemerintah lebih baik megeluarkan kebijakan berupa Keppres atau Permen agar pemda baik kabupaten, kota maupun provinsi menganggarkan dalam APBD untuk pembinaan usia muda. Ini sebagai perwujudan perbaikan tata kelola sepak bola nasional seperti yang selama ini dikampanyekan pemerintah," papar Yunus Nusi.
Benitez enggan campuri urusan pribadi Ronaldo. Klik di sini untuk berita selengkapnya