PSSI-Menpora Belum Akur, Firman Utina: Sanksi FIFA sampai 2017

Bola.com, Jakarta - Firman Utina merasa pesimistis sanksi yang dijatuhkan FIFA terhadap sepak bola Indonesia dicabut dalam waktu dekat. Keyakinan itu didasarinya karena melihat para pemangku kekuasaan yang belum mau duduk bersama membahas soal ini.

FIFA memberikan sanksi untuk Indonesia pada 30 Mei 2015. Hukuman itu dijatuhkan oleh induk sepak dunia tersebut karena adanya intervensi pemerintah terhadap PSSI. Padahal, berdasarkan statuta yang di FIFA, negara tidak boleh melakukan campur tangan ke dalam organisasi sepak bola.

Alhasil, Timnas Indonesia tidak bisa mengikuti berbagai ajang internasional yang berada di bawah naungan FIFA. Indonesia juga tidak bisa mengikuti program pengembangan FIFA dan AFC seperti pelatihan dan kursus-kursus.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, FIFA mendatangi Indonesia pada awal bulan November 2015. Setelah itu organisasi yang mempunyai 208 anggota ini membentuk Tim Ad-Hoc agar bisa membenahi masalah sepak bola nasional. Tim ini dihuni perwakilan PSSI, pemerintah Indonesia, stakeholder sepak bola nasional, dan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI).

"Saya banyak berdoa agar kedua belah pihak ini lebih cepat duduk bareng dan sanksi bisa dicabut. Jika tetap seperti ini bisa dikatakan sepak bola Indonesia akan terus disanksi," kata pemain Sriwijaya FC.

Meski begitu, mantan pemain Persib Bandung itu merasa revolusi terhadap tubuh PSSI memang perlu dilakukan. Pasalnya, ada beberapa anggota PSSI yang dinilai tidak berkompeten untuk menduduki jabatan.

"Mereka seharusnya tidak duduk diam mencari sesuap nasi saat bekerja di sana dan tidak melakukan apa-apa. Lebih baik orang-orang seperti keluar demi memperbaiki sepak bola indonesia," jelasnya.

Nasib Indonesia akan diputuskan saat FIFA menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 26 Februari 2016 di Zurich, Swiss. Bila saat KLB Indonesia diputuskan tetap terkena hukuman, maka sanksi tersebut baru bisa dicabut lagi pada kongres berikutnya. Artinya, paling cepat sepak bola Indonesia terbebas dari sanksi paling cepat pada 2017.