Bola.com, Jakarta - Menpora Imam Nahrawi mengatakan belum bisa mengambil keputusan akan masuk ke Tim Ad-Hoc atau tidak. Pasalnya, hasil pertemuan dengan ketua Tim Ad-Hoc, Agum Gumelar pada Rabu (10/2/2016) belum dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.
Pertemuan Imam dengan Agum dilakukan sesuai arahan Sekretariat Negara (Setneg). Setneg meminta Kemenpora mengadakan pertemuan, setelah pada Senin (25/1/2016), Tim Ad-Hoc mengirimkan surat kepada orang nomor satu di Indonesia itu.
Tujuan Tim Ad-Hoc mengirimkan surat ke Jokowi adalah menjelaskan tugas apa yang sudah dilaksanakan tim tersebut. Selain itu Tim Ad-Hoc juga ingin memberikan laporan soal rapat tim yang sudah digelar selama tujuh kali tanpa wakil dari Kemenpora.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, dirinya belum bisa melaporkan hasil rapat dengan Agum karena Jokowi saat ini sedang tidak ada di Jakarta sehingga ia tak bisa bertemu dengan Jokowi.
Advertisement
Baca Juga
"Mungkin setelah Pak Presiden kembali ke Jakarta kami akan sampaikan. Sekarang beliau sedang berada di luar kota," kata Imam di kantor Kemenpora, Kamis (11/2/2016).
Pemerintah menerima undangan rapat Tim Ad-Hoc yang digelar pada Senin (15/2/2016). Namun, Imam menatakan pihaknya akan absen dalam rapat tersebut. Bila itu terjadi, berarti pemerintah sudah absen dalam rapat Ad-Hoc sebanyak sembilan kali. Padahal, satu hari setelah rapat Senin pekan depan, Tim Ad-Hoc akan terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk bertemu dengan perwakilan Exco FIFA.
Dalam pertemuan dengan Exco FIFA, Tim Ad-Hoc akan memaparkan apa saja yang sudah dijalankan selama ini ke Exco FIFA. Pertemuan tersebut juga dilakukan agar sanksi Indonesia tidak diperpanjang oleh induk sepak bola dunia itu.
"Kami tidak akan ikut rapat dengan tim Ad-Hoc pada 15 Februari. Kami juga tidak hadir dalam pertemuan FIFA karena tidak ada undangannya," ucapnya.
Meski begitu, Imam menyebutkan Tim Ad-Hoc sudah mempunyai kesamaan visi dengan pihaknya. Sehingga ia merasa sengan dengan hal tersebut. "Kami bersyukur Pak Agum juga siap melaksanakan karena pada blue print sudah ada beberapa syarat yang kami minta sebagai pemerintah," tutur Imam Nahrawi.