Bola.com, Jakarta - Federasi Sepak Bola Australia (FFA) angkat bicara soal konflik sepak bola Indonesia. Mereka amat berharap PSSI segera terbebas dari sanksi FIFA, sehingga sepak bola di Indonesia bisa kembali menggeliat.
FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada Indonesia pada akhir Mei 2015, karena menilai adanya intervensi pemerintah terhadap PSSI melalui SK pembekuan yang dikeluarkan oleh kementerian pemuda dan olahraga (Kemenpora).
Advertisement
Baca Juga
Kepala hubungan internasional FFA, Mark Falvo memaparkan, Indonesia merupakan bagian penting dari komunitas sepak bola Asia. Australia ingin menjalin hubungan baik dengan negara tetangga mereka yang satu ini. Apalagi, kini Negeri Kanguru juga tercatat sebagai anggota Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF).
"Kami jelas ingin Indonesia untuk kembali bergabung ke percaturan internasional segera mungkin," tutur Mark Falvo, seperti yang dilansir situs The World Game pada Jumat (8/4/2016) lalu.
Falvo mengungkapkan, sebelum jatuhnya sanksi terhadap Indonesia, FFA telah menjalin kerja sama dengan PSSI. Otoritas tertinggi sepak bola Australia sempat menjamu perwakilan klub profesional Indonesia di awal tahun 2015. Mereka melakukan studi banding pengelolaan kompetisi sepak bola Australia.
“Sejumlah perwakilan Indonesia datang ke sini awal tahun lalu. Mereka menghabiskan waktu selama enam pekan bersama kami, dan kami merotasi mereka ke beberapa departemen berbeda di FFA. Sayangnya kami sekarang tidak bisa lagi menjalin hubungan resmi, karena mereka sedang dijatuhi sanksi. Tapi kami tanpa ragu-ragu akan segera melanjutkan kerja sama itu saat sanksi sudah dicabut,”ungkap Falvo.
“Mereka merupakan anggota penting di AFC. Indonesia tetangga terdekat kami dan punya dukungan besar terhadap sepak bola. Begitu juga dengan gairahnya. Lebih cepat mereka kembali akan lebih baik. Kami sangat menantikan momen tersebut.”
Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)
Selanjutnya
Sayangnya, di Indonesia belum ada tanda-tanda konflik yang melibatkan PSSI dengan Kemenpora bakal berakhir dalam waktu dekat. Pemerintah RI sampai saat ini belum berniat mencabut sanksi pembekuan ke PSSI.
Menpora, Imam Nahrawi, belakangan kian giat mendorong terjadinya Kongres Luar Biasa PSSI untuk membentuk kepengurusan baru, mengganti rezim La Nyalla Mattalitti.
La Nyalla Mattalitti saat ini berstatus buronan karena jerat kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur. Ia sempat berujar tidak akan mundur dari jabatannya sampai kasusnya memiliki kekuatan hukum tetap.
Secara terpisah, Ketua Komite Ad-Hoc PSSI, Agum Gumelar, mengungkapkan kegelisahannya melihat bara konflik yang tidak juga meredup. Ia memberi informasi kalau FIFA sudah memperingatkan bakal melakukan perpanjangan waktu sanksi ke Indonesia.
Hal itu dilakukan jika hingga awal Mei 2016 nanti pemerintah RI tidak juga mencabut pembekuanya terhadap PSSI. “Baru beberapa hari lalu saya diingatkan kembali oleh FIFA mengenai hal itu. Sedih saya mendengarnya,” kata Agum Gumelar.
Ia menegaskan, FIFA tidak akan main-main terhadap ancamannya. “Pekan pertama bulan Mei akan ada Kongres FIFA di Meksiko City. Mereka akan ketuk palu mengenai sanksi untuk Indonesia jika tidak ada perkembangan yang baik dari Jakarta. Sanksi untuk Indonesia bisa dalam jangka waktu yang tidak terbatas,” jelas sang mantan Ketua Umum PSSI tersebut.
Sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa pemerintah akan segera menganulir keputusan pemberian sanksinya kepada PSSI. Pemerintah melalui Kantor Menpora bahkan beberapa kali mengirim utusan atau tim ke Swiss untuk menemui pimpinan FIFA. Sayangnya keinginan mereka selalu ditolak.
Upaya melobi FIFA juga dilakukan melalui jalur istana. Presiden RI, Joko Widodo, dikabarkan menunjuk Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir sebagai duta khusus untuk menemui Presiden FIFA, Gianni Infantiano. Sayangnya upaya lobi belum memberi efek nyata mampu melunakkan sikap FIFA ke Indonesia.
"Berat kalau FIFA tetap menganggap langkah pemerintah sebagai bagian intervensi pihak ketiga," ucap Agum Gumelar.
Advertisement