Federasi Sepak Bola Australia Angkat Bicara soal Konflik PSSI

Sayangnya, di Indonesia belum ada tanda-tanda konflik yang melibatkan PSSI dengan Kemenpora bakal berakhir dalam waktu dekat. Pemerintah RI sampai saat ini belum berniat mencabut sanksi pembekuan ke PSSI. 

Menpora, Imam Nahrawi, belakangan kian giat mendorong terjadinya Kongres Luar Biasa PSSI untuk membentuk kepengurusan baru, mengganti rezim La Nyalla Mattalitti.

La Nyalla Mattalitti saat ini berstatus buronan karena jerat kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur. Ia sempat berujar tidak akan mundur dari jabatannya sampai kasusnya memiliki kekuatan hukum tetap.

Secara terpisah, Ketua Komite Ad-Hoc PSSI, Agum Gumelar, mengungkapkan kegelisahannya melihat bara konflik yang tidak juga meredup. Ia memberi informasi kalau FIFA sudah memperingatkan bakal melakukan perpanjangan waktu sanksi ke Indonesia.

Hal itu dilakukan jika hingga awal Mei 2016 nanti pemerintah RI tidak juga mencabut pembekuanya terhadap PSSI. “Baru beberapa hari lalu saya diingatkan kembali oleh FIFA mengenai hal itu. Sedih saya mendengarnya,” kata Agum Gumelar.

Ia menegaskan, FIFA tidak akan main-main terhadap ancamannya. “Pekan pertama bulan Mei akan ada Kongres FIFA di Meksiko City. Mereka akan ketuk palu mengenai sanksi untuk Indonesia jika tidak ada perkembangan yang baik dari Jakarta. Sanksi untuk Indonesia bisa dalam jangka waktu yang tidak terbatas,” jelas sang mantan Ketua Umum PSSI tersebut.

Sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa pemerintah akan segera menganulir keputusan pemberian sanksinya kepada PSSI. Pemerintah melalui Kantor Menpora bahkan beberapa kali mengirim utusan atau tim ke Swiss untuk menemui pimpinan FIFA. Sayangnya keinginan mereka selalu ditolak.

Upaya melobi FIFA juga dilakukan melalui jalur istana. Presiden RI, Joko Widodo, dikabarkan menunjuk Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir sebagai duta khusus untuk menemui Presiden FIFA, Gianni Infantiano. Sayangnya upaya lobi belum memberi efek nyata mampu melunakkan sikap FIFA ke Indonesia.

"Berat kalau FIFA tetap menganggap langkah pemerintah sebagai bagian intervensi pihak ketiga," ucap Agum Gumelar.