1 Jam Anggota PSSI Bertemu Jokowi, 80 Persen Menyuarakan KLB

Bola.com, Jakarta - Isu Kongres Luar Biasa PSSI muncul dalam pertemuan klub ISL, Divisi Utama, Asprov PSSI, Menpora dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (15/4/2016) siang.  

Dalam pertemuan yang berlangsung satu jam itu, 80 persen perwakilan klub dan Asprov sepakat berjalan seirama dengan pemerintah. Seusai pertemuan, Menpora Imam Nahrawi mengakui KLB telah dibahas dalam acara itu, tapi belum secara detail. 

"Hampir semua yang datang menginginkan adanya perubahan sepak bola Indonesia, salah satunya dengan KLB PSSI. Tentu hal ini tidak bisa langsung dilakukan, harus melalui mekanisme yang benar. Pemerintah menerima masukan dari mereka," tutur Imam.

Pada acara itu, sebanyak 18 klub ISL, 23 Asosiasi PSSI Provinsi, beberapa perwakilan klub Divisi Utama, dan perwakilan PT Gelora Trisula Semesta sebagai operator Indonesia Soccer Championship. Total, jumlah undangan yang hadir adalah 50 orang.

Perwakilan klub yang dimandatkan kepada Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, menegaskan, 80 persen undangan menyuarakan KLB. 

"Hasilnya sama seperti pertemuan klub di Ciamis yang dulu. Mayoritas menginginkan KLB, meski belum semuanya sepakat. Yang jelas, klub tidak ingin berjalan terpisah dengan pemerintah karena hal itu merugikan. Kompetisi tidak berjalan dan sepak bola jadi mati suri," kata Umuh. 

Sementara itu, di tingkat Asprov PSSI, yang diwakili Ketua Forum Asprov, Gusti Randa, menyerahkan sepenuhnya kepada anggota PSSI terkait KLB. Pasalnya, KLB tidak bisa diselenggarakan oleh pemerintah, tapi oleh PSSI atas persetujuan anggota.

Gusti tidak menampik ada gejolak di level anggota karena kegelisahan mereka terhadap konflik sepak bola yang belum juga berakhir. Imbas dari konflik itu adalah kompetisi tidak berjalan dan timnas juga tidak aktif karena masih disanksi FIFA.

"KLB bergulir atau tidak itu tergantung anggota. Untuk saat ini, kami fokus memastikan kompetisi berjalan lewat ISC, mulai dari ISL hingga amatir, dan kelompok usia," jelas Gusti.

Asprov PSSI juga lega karena Presiden Jokowi memedulikan sepak bola amatir dengan memberikan mandat kepada Kemenpora dan Kemendagri untuk mengkaji ulang Permendagri No. 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012. 

"Soal Permendagri, harus ada pemahaman bahwa yang dimaksud Presiden Jokowi bukan untuk klub profesional, tapi amatir," imbuh Iman Nahrawi.