Menpora Klaim Dapat Restu FIFA untuk Gelar KLB PSSI

Bola.com, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyampaikan, pemerintah akan mencabut sanksi administratif kepada PSSI. Hal tersebut diungkapkan oleh Menpora Imam Nahrawi dalam jumpa pers di Gedung Kemenpora, Jakarta pada Kamis (28/4/2016).

Kemenpora sudah menerima surat rekomendasi dari FIFA untuk menjalankan Kongres Luar Biasa (KLB). Dengan turunnya surat FIFA tersebut, Kemenpora akan segera mencabut sanksi kepada PSSI. 

Kemenpora berencana melakukan reformasi tata kelola sepak bola dan sudah menyiapkan cara yang akan ditempuh dengan dengan gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI dan penyempurnaan regulasi pemerintah.   

Keputusan FIFA yang merekomendasikan KLB PSSI datang setelah pembicaraan dengan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Erick Thohir yang bersama Ketua Tim Ad-Hoc, Agum Gumelar berkunjung ke markas FIFA di Zurich, Swiss untuk mendiskusikan masa depan sepak bola Indonesia.

“Kami sudah mendapat rekomendasi dari FIFA untuk melaksanakan KLB dan segera mencabut sanksi PSSI. Nantinya pemerintah akan menekankan empat hal setelah KLB,” jelas Imam.

Penekanan yang pertama adalah mengubah status hukum dari bentuk perkumpulan sepak bola menjadi perusahaan seperti seperti yang dilakukan federasi sepak bola di Australia. Lalu yang kedua, diusulkan pembelian saham bagi komunitas suporter klub. Namun kedua hal tersebut masih dalam tahap usulan dan masih bisa diganti.

“Ketiga, memasukan perubahan nama federasi tapi dengan mempertimbangkan aspek kesejarahan PSSI dan yang terakhir memilih personalia yang memiliki visi reformasi total,” tegas Menpora Imam Nahrawi menjelaskan dengan tahapan lanjutan dari reformasi tata kelola nasional.

Menpora juga mengungkapkan bahwa FIFA sudah mulai berkomunikasi dan terbuka dengan pemerintah. Selain itu, FIFA menyarankan untuk segera melakukan KLB sebelum Kongers FIFA bulan Mei di Meksiko.

Namun, KLB tidak bisa dijalankan oleh pemerintah, melainkan oleh PSSI dengan persetujuan anggota. Sampai saat ini, baru beberapa anggota PSSI yang telah secara resmi menuntut digelarnya KLB.

Selain terkait dengan KLB, pemerintah juga terus memantau kompetisi dan berhak menghentikan jika di tengah jalan terjadi hal yang tak sesuai dengan prinsip tata kelola reformasi sepak bola Indonesia.

“Restu pemerintah jadi kunci bergulirnya ISC, karena itu PT GTS dan klub harus menggunakan kepercayaan yang diberikan pemerintah dengan komitmen yang kuat untuk menjalankan prinsip tata kelola sekaligus majukan industri sepak bola di Indonesia,” tandas Imam Nahrawi.