Bola.com, Jakarta - Kabar yang selama ini beredar, yang menyebut Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi masuk bursa calon Ketua Umum PSSI, mendekati kebenaran.
Dalam pesan singkat yang beredar di kalangan jurnalis olahraga, Rabu (18/5/2016), dari media officer PS TNI, Djoko Purwoko, diinformasikan bila pada Senin (23/5/2016) Pangkostrad akan secara resmi dicalonkan oleh Kelompok 85, yang kini sudah bertambah jadi 89, sebagai Ketua Umum PSSI menggantikan La Nyalla Mattallitti.
Baca Juga
Kepada Media Italia, Erick Thohir Berjanji Akan Terus Menaturalisasi Pemain Sambil Pembinaan Pemain Muda
Erick Thohir Blak-blakan ke Media Italia: Timnas Indonesia Raksasa Tertidur, Bakal Luar Biasa jika Lolos ke Piala Dunia 2026
Erick Thohir soal Kemungkinan Emil Audero Dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia: Jika Dia Percaya Proyek Ini, Kita Bisa Bicara Lebih Lanjut
"Mohon izin melaporkan acara lamaran Pangkostrad selaku Presdir PS TNI menjadi Ketum PSSI oleh 89 klub pemegang hak suara (dari 107 klub)," demikian informasi resmi yang disampaikan pihak PS TNI.
Advertisement
Baca Juga
Dalam susunan acara, selain menyatakan komitmen dukungan kepada Pangkostrad, ada pula sesi penandatanganan surat pernyataan sekaligus komitmen untuk mendukung perbaikan PSSI dari seluruh pemilik suara yang hadir.
Hanya, tak berapa lama sejak informasi itu beredar, pihak PS TNI meralat dengan menjelaskan acara pernyataan pencalonan Pangkostrad itu diundur hingga waktu yang belum ditentukan lagi.
Informasi lanjutan mengungkapkan Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi masih berada di luar negeri sehingga acara itu untuk sementara ditunda.
Komitmen dukungan terhadap Edy Rahmayadi sudah disampaikan terang-terangan oleh pemilik suara yang tergabung dalam Kelompok 85, seperti Persis Solo dan PSIS. Di sisi lain, ada pula nama Joko Driyono (CEO PT Gelora Trisula Semesta) ikut diapungkan sebagai calon Ketum PSSI.
Bursa calon pengganti La Nyalla Mattalitti di kursi ketua umum PSSI memanas jelang penyelenggaraan Kongres Tahunan PSSI yang dijadwalkan berlangsung di Balikpapan, Kaltim, 1 Juni 2016.
Kelompok 85, yang sudah melebihi dua per tiga dari total pemilik suara di PSSI (107 suara), meminta PSSI menggelar KLB PSSI karena kendati sanksi PSSI sudah dicabut pemerintah dan FIFA, ketua umum yang menjabat saat ini tersangkut perkara hukum.