Kolom Lilianto Apriadi: Kongres Bonek

Begitu pula dengan calon Ketua Umum PSSI. Nama-nama yang muncul ke permukaan tidak memiliki status kemandirian yang sempurna, ciri dari pengelolaan sepak bola modern sekarang ini.

Calon yang pertama adalah Eddy Sofyan, yang diusung oleh Badan Sepak Bola Rakyat Indonesia (Basri). Sebagai orang nomor satu di Basri dan mantan pemain nasional serta pernah menjadi pelatih sebenarnya merupakan latarbelakang yang cocok untuk pemimpin tertinggi organisasi yang mengurusi sepak bola.

Akan tetapi ia mempunyai latar belakang sebagai terpidana, status yang membuat Nurdin Halid dulu digugurkan sebagai Ketua Umum PSSI.

Digugurkannya Nurdin Halid dulu, kemudian disusul oleh sikap KLB yang memberhentikan La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI karena ia sudah sebagai tersangka, adalah cara-cara elegan mendorong kepengurusan yang mandiri. Dua sikap ini sudah bagus, kenapa harus dicoreng lagi dengan mengangkat Eddy Sofyan nantinya?

Calon lain masih bernama depan Edy, tapi yang satu ini adalah Panglima Kostrad, Edy Rahmayadi. Dia didukung oleh kelompok 85 (karena berkembang terus sekarang sudah jadi kelompok berapa ya?).

Di kancah sepak bola sekarang ini dia adalah Direktur PS TNI yang belakangan aktif ikut di berbagai turnamen termasuk Turnamen Piala Bhayangkara di awal tahun 2016 ini.

Pantaskah Edy menjadi ketua umum organisasi sepakbola tertinggi di Tanah Air di era serba profesional ini?

Keikutsertaan PS TNI ke berbagai turnamen saja dipertanyakan, apalagi nanti dalam kompetisi tingkat pro, apalagi kalau ia sampai jadi ketua umum. Sebagai Pangkostrad,  kemandirian dalam memimpin PSSI yang banyak bergerak bukan hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri, patut pula dipertanyakan.

Bisa saja Edy didorong oleh pemerintah untuk membenahi PSSI hingga hubungan ke pemerintah nantinya menjadi mulus. Boleh-boleh saja, tapi membuat mulus hubungan PSSI dengan pemerintah tidak harus datang dari TNI aktif, masyarakat biasa juga bisa sepanjang yang dijalankan adalah sesuai aturan dan saling menghargai fungsinya masing-masing.

Dalam Undang-Undang Keolahragaan Nasional memang disebutkan kalau pemerintah adalah penanggungjawab prestasi olahraga nasional. Tapi sebagai penanggungjawab bukan harus aktif mengawasi pengelolaan organisasi olahraga secara penuh. Masih ada ujung tombak orgnisasi olahraga, yaitu PB dan PP beranggotakan klub-klub.

Undang-undang tersebut juga menyebutkan kalau pejabat publik tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Ketua KONI maupun KONI Pengprov. Undang-undang itu menyiratkan kalau rangkap jabatan akan sulit dilaksanakan bersamaan. Meskipun arahnya adalah soal transparansi keuangan, namun pada kegiatan lain juga sulit diwujudkan.

KONI memang berbeda dengan PB/PP. Namun, pada kenyataannya di lapangan, aktivitas Ketua Umum KONI dan PP/PB hampir sama besarnya. Yang satu perhatian kepada seluruh cabang olahraga, sementara yang satu lagi fokus pada satu cabang. Namun, keduanya menuntut perhatian yang dalam.

Di lain hal, biasanya pejabat aktif berkonsentrasi mengurus cabang yang dikelolanya ketika masih aktif saja. Begitu sudah tidak aktif menjabat lagi, perhatian akan menurun. Pengalaman sudah banyak terjadi, dan kalau diulang-ulang lagi apakah bukan tindakan nekat namanya?

Ada nama lain Moeldoko, mantan Panglima TNI. Tampaknya caketum ini bakal sama dengan Edy, jiwa prajuritnya menonjol, kurang kemandirian, tergantung atasan. Lagi pula ada aturan yang menyebutkan kalau calon ketua sebelumnya sudah aktif di sepak bola minimal lima tahun.

Nanti dicarilah agar yang bersangkutan lolos, misalnya pengalamannya sebagai panglima. Sebagai panglima otomatis ia menjadi pembina sepak bola TNI. Kalau mencari-cari alasan seperti ini apakah bukan nekat nama gayanya?

Barangkali hanya Erwin Aksa yang masuk dalam kategori bakal calon lebih baik, kebetulan ia dari swasta. Ia sudah lama bergelut di sepakbola, walau kebanyakan di tingkat daerahnya, Sulawesi Selatan. Ia juga pernah beradu suara saat pemilihan ketua di kongres lalu, walau akhirnya kalah.

Hanya memang Erwin harus memiliki program ke depan yang lebih komprehensif. Sebagai orang yang berpengalaman, ia harus sudah mulai melangkah menuju sepak bola profesional sejati. Baik itu untuk klub, pemain, dan pengurusnya.

Kalau tidak, ia sama saja dengan kandidat lain, bermodal nekat untuk memimpin PSSI yang masih berstandar ganda ini. Pro belum, amatir pun bukan.

Untuk menuju kesempurnaan memang memerlukan proses, tapi jangan memakan waktu yang panjang lagi. Pembinaan sepakbola kita sudah sangat ketinggalan jauh. Kita harus berlari kencang mengejarnya dengan aturan-aturan keprofesionalan yang mengikat kuat.

Kita juga tidak ingin menyaksikan lagi, untuk berkongres para peserta harus dikawal oleh pihak keamanan. Untuk bertanding, para pemain harus dibawa memakai mobil Barakuda. Mau datang ke stadion para suporter dikawal oleh iringan mobil bersirine. Gara-gara sepak bola, penonton tewas.

Kongres untuk memilih Ketua Umum PSSI masih sudah di depan mata. Jadikanlah tempat kongres, salah satu kota sepak bola kita, Makassar, menjadi titik tolak buat peserta dan calon ketua umum untuk membuang jauh pikiran Bonek.

Lilianto Apriadi

Penulis adalah pengajar ilmu komunikasi dan pengamat olahraga