Bola.com, Jakarta - PSSI memastikan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) akan ada dalam struktur National Dispute Resolution Chamber (NDRC) yang akan dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara pemain dan klub sepak bola di Indonesia. Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, mengungkapkan keberadaan APPI di dalam NDRC adalah keharusan sesuai instruksi FIFA.
NDRC di Indonesia menjadi pilot project FIFA selain di Malaysia dan Kosta Rika. Perwakilan FIFA, FIFPro, PSSI, dan APPI melakukan pertemuan selama dua hari di Hotel Sultan Jakarta untuk membahas pembentukan badan arbitrase yang akan mengurusi sengketa antara klub dan klub, atau klub dengan pemain terkait kontrak, kompensasi latihan, ataupun solidaritas klub.
Advertisement
Baca Juga
Dalam komposisinya, badan arbitrase tersebut akan terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota. Ketua dan wakil ketua akan dinominasikan oleh Komite Eksekutif PSSI yang akan disepakati semua anggota lembaga NDRC itu. Sementara anggotanya akan terdiri dari tiga sampai lima perwakilan pemain dan tiga sampai lima orang perwakilan klub.
APPI yang hadir dalam pertemuan sebagai perwakilan pemain, dipastikan akan mendapatkan tempat dalam lembaga tersebut. Joko Driyono memastikan APPI sebagai anggota resmi FIFPro yang akan menjadi perwakilan pemain sesuai dengan instruksi FIFA.
"Yang menjadi anggota dari lembaga ini adalah perwakilan klub dan pemain. Siapa perwakilan pemain itu? FIFA mengatakan harus perwakilan dari APPI karena mereka adalah anggota dari FIFPro," ujar Joko Driyono di Hotel Sultan Jakarta.
Bicara soal perwakilan pemain yang bakal diisi APPI, Joko Driyono menyebut tantangan dalam pembentukan yang masih harus dibicarakan adalah soal perwakilan klub. Menurutnya, masih harus dibicarakan mekanisme perwakilan dari klub-klub yang ada di Indonesia untuk duduk sebagai anggota NDRC.
"Tantangannya justru di perwakilan klub karena masih harus disiapkan mekanisme representatifnya seperti apa. Ada 18 klub di kasta tertinggi dan masih ada klub-klub juga dari divisi utama, itu yang harus ditentukan bagaimana mekanisme perwakilannya. Itu tantangannya dan hal ini harus dikelola dengan baik agar tidak ada masalah di kemudian hari," tutur Joko Driyono.