Jaya Hartono Usulkan Penyeragaman Sistem Kontrak di Sepak Bola Indonesia

Bola.com, Jakarta - Masalah dan konflik soal kontrak dan pembayaran gaji seolah selalu berulang-ulang terjadi di sepak bola Indonesia. Problem ini makin jadi polemik, setelah PSSI mengeluarkan SK agar klub-klub membayar personel tim sebesar 25 persen akibat hantaman pandemi COVID-19 sekarang ini.

Kasus terbaru terjadi antara Atep dengan manajemen klub Liga 2 PSKC Cimahi. "Sebenarnya soal kontrak dan gaji sudah tercantum di surat kontrak. Kasus Atep dengan PSKC menarik. Tapi, dugaan saya kok perbedaan persepsi saja. Semoga segera ada titik temu antara Atep dan PSKC," kata Jaya Hartono.

Pelatih PSCS itu pun menyampaikan pemikirannya agar PSSI, PT LIB, dan klub di semua strata membuat aturan baku soal kontrak dan gaji tersebut. Karena mantan arsitek Persik ini mengamati tak ada keseragaman kontrak dan sistem penggajian klub di Indonesia.

"Ada dua sistem pembayaran gaji. Ada klub yang memberlakukan uang DP (down payment) dan gaji bulanan. Aturan ini yang harus dibakukan. Jika PSSI dan PT LIB menerapkan sistem DP, semua klub wajib pakai cara DP. Jika pakai sistem gaji bulanan, juga harus diikuti oleh semua. Jadi hanya satu sistem yang diberlakukan," tuturnya.

Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, perbedaan dua sistem pembayaran ini menimbulkan kesenjangan antarklub dan pemain.

"Sekarang terjadi gap antarpemain di Indonesia. Pemain yang klubnya pakai DP, jelas mereka tak begitu terpengaruh dengan dampak corona. Karena mereka telah punya tabungan dari uang DP itu. Tapi bagi pemain yang digaji bulanan pasti kelabakan. Apalagi, saat corona ini klub beralasan tak bisa membayar gaji, karena tak ada pemasukan," ucapnya.

Yang paling merasakan pukulan COVID-19 adalah pemain kelas medioker dengan gaji kecil. Juga pemain yang tak punya bisnis sampingan alias hanya mengandalkan kehidupan dari sepak bola.

"Pemain level Liga 1 pasti gajinya lebih besar dibanding Liga 2. Karena kualitas mereka bagus dan klub Liga 1 rata-rata punya finansial kuat. Kami yang di Liga 2 paling merasakan dampak corona ini," ujarnya.

Video

Dampak dibekukannya PSSI dan kompetisi sepak bola di Indonesia membuat para pemain dan perangkat pertandingan lainnya kehilangan penghasilan. Para pemain seperti Leonard Tupamahu, Titus Bonay, Ramdani Lestaluhu, M Taufik, Aditya Harlan memilih bermai...

2 dari 2 halaman

Pemotongan Gaji Harus Lewat Perumusan Matang

Logo PSSI. (Bola.com/Dody Iryawan)

Seharusnya, lanjut Jaya Hartono, PSSI dan PT LIB merumuskan lebih dulu persentase pemotongan gaji musim ini berdasar data kontrak yang telah dikirim klub ke federasi dan operator. Bukan pembayaran 25 persen dipukul rata untuk semua klub dan pemain.

"Kalau pemain digaji 10 juta per bulan lalu dipotong 75 persen, berarti dia hanya menerima 2,5 juta hingga Juni nanti. Saya kira uang segitu tak cukup untuk kehidupan atlet. Mereka butuh asupan nutrisi bagus agar kondisi fisiknya tetap terjaga," ucapnya.

Jaya Hartono menambahkan dalam situasi prihatin saat ini yang dibutuhkan kejujuran dan kepedulian antara klub dengan personel timnya.

"Dengan inisiatif sendiri berdasar asas kemanusiaan, klub bisa memberi gaji di atas 25 persen dari instruksi yang digariskan PSSI. Pemain yang bergaji besar harus ikhlas diberi 25 persen untuk membantu pemain lain yang gajinya kecil agar bisa menerima di atas 25 persen. Saya kira itu solusi terbaik agar ada pemerataan dan semua bisa menjalani masa kritis ini dengan nyaman," pungkasnya.