Sukses


Dugaan Jual Beli Kursi Manajer Timnas, Menpora: Saya Sudah Minta PSSI Bertindak!

"SAYA sudah minta PSSI untuk segera bertindak!" tegas Menpora, Zainudin Amali menanggapi kasus dugaan terjadinya jual-beli jabatan tim manajer U20.

Bola.com, Jakarta - "Jika terbukti, tindak tegas!" katanya lagi, Sabtu (19/12/2020) siang, di Semarang, di sela-sela uji publik Grand Design Olahraga nasional.

"Saya minta PSSI untuk melakukan investigasi dan hasilnya harus diumumkan ke publik," lanjut Menpora.

Terkait adanya keinginan dari pihak tertentu agar Menpora 'mengintervensi' PSSI, politisi Partai Golkar ini menegaskan: "Pihaknya tidak akan masuk ke internal PSSI, tetapi tetap mengikuti seluruh proses," tegasnya.

Masih kata Zainudin Amali, "Itu menjadi wewenang mereka. Prinsipnya, jangan karena campur tangan pemerintah, PSSI di-banned lagi oleh FIFA," tambah mantan Ketua Komisi II DPR-RI itu.

Sekedar mengingatkan, Indonesia pernah dihukum FIFA lantaran Kemenpora di era lama ikut campur saat terjadi dualisme PSSI. Bagi FIFA untuk alasan apapun, pihak lain, termasuk pemerintah dilarang ikut campur ke dalam federasi sepak bola dimanapun ia berada.

Indonesia beruntung karena hukuman FIFA tidak terlalu lama. Malah saat ini Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Mei-Juni 2021, meski pada akhirnya mundur hingga 2023 karena pandemi virus corona. Dari pengalaman itu, Menpora akan sangat hati-hati melihat semua yang terjadi di PSSI. Begitu juga dengan cabor-cabor lain.

 

Video

Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)

2 dari 2 halaman

Mengikuti Statuta

Maka, apapun yang ada dan tertuang di statuta FIFA terkait kasus ini yang harus dijalankan, pihaknya setuju saja. "FIFA pasti ketat soal ini," tegasnya.

Sementara itu menurut satu-satunya orang Indonesia yang pernah menjadi anggota Komite Etik FIFA, Dali Taher, organisasi sepak bola dunia itu memiliki prinsip zero tolerance.

"Artinya tidak boleh ada pelanggaran sekecil apa pun, utamanya kasus suap, dan jual-beli jabatan," kata mantan salah satu pendiri Liga Sepak Bola Utama (Galatama) itu.

Masih kata Dali yang juga satu-satunya orang Indonesia yang pernah menjadi anggota exco AFC dua periode, FIFA pernah menghukum anggota exco AFC dari Srilanka seumur hidup.

"Kebetulan saya diminta jadi saksi dalam sidang etik. Yah, ini menyangkut adanya orang Indonesia yang bernafsu jadi anggota exco AFC, " tutur Dali.

Hampir sama dengan kasus manajer Timnas, orang itu memberikan uang 20 ribu USD pada anggota exco Srilanka. AFC tahu, mereka segera bertindak dan mengajukkannya ke FIFA. Tidak membutuhkan waktu yang lama, FIFA menyidangkan dan menghukum yang terlibat.

"Jadi, dalam hal kasus jual-beli jabatan, untuk manajer tim nasional, saya kira FIFA akan melakukan hal yang sama," tutur Dali.

"Hanya saja kita harus cerdas untuk bisa memisahkannya dengan persiapan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Jangan lantaran hal itu, kita memperoleh hukuman lainnya," tegasnya.

Sementara itu PSSI tampaknya cukup sigap. Para pihak Ahmad Harris dan Joko Purwoko yang namanya tertulis dalam tanda terima uang 100 ribu SGD itu, segera dipanggil oleh tim yusidial PSSI.

Harris sendiri sudah menangkis tudingan tersebut. "Tidak ada itu," kata mantan pengurus Sriwijaya FC.

Harris mengatakan di kwitansi jelas tertulis peruntukannya. "Jelas kok bunyinya, uang muka untuk pembelian tiket," ucapnya.

"Mereka yang menuding, pasti orang yang tak suka dengan Pak Dodi Alex Nurdin," sambung Harris.

Lepas dari itu, PSSI seperti diminta Menpora harus terbuka dan membuka proses penanganan kasus ini. Ya, PSSI tidak boleh lagi diam-diam seperti kasus-kasus yang lalu.

Apa yang disampaikan sang investigator bisa memperoleh bukti tanda terima yang sifatnya pribadi, adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Sang investigator mengaku tahu kapan dan di mana serah terima itu terjadi.

Dua anggota exco PSSI, Ahmad Riyadh (Jatim) dan Yoyok Sukawi (Jateng) yang juga anggota Komisi X, DPR-RI, sama-sama setuju agar ada langkah konkret. "Harus segera disikapi dan dibuka," kata keduanya secara terpisah.

Semoga PSSI sungguh-sungguh ingin menangani kasus ini dengan baik. Semoga juga kasus ini menjadi alat ampuh untuk memperbaiki organisasi sepak bola yang sudah lahir sejak 10 April 1930. (Mahfudin Nigara)

Sepak Bola Indonesia

Video Populer

Foto Populer