Stadion GBLA Tetap Tak Diizinkan Jadi Venue Babak Perempat Final Piala Presiden 2022

Terlebih lagi, tim Persib lanjut Teddy juga merencanakan stadion GBLA sebagai home base untuk pelaksanaan seluruh pertandingan kompetisi BRI Liga 1 tahun 2022/2023 mendatang dan seterusnya.

"Itu semua karena Persib secara rutin sudah menggunakan Stadion GBLA tersebut untuk pemusatan latihan sehingga tim sudah sangat mengenal kondisi lapangan dan nyaman untuk bermain di stadion GBLA," tutur Teddy.

Namun, bedasarkan keputusan Komdis OC Piala Presiden 2022, Maung Bandung dilarang menggunakan GBLA setelah adanya insiden meninggalnya dua Bobotoh saat duel Big Match Persib versus Persebaya dalam laga lanjutan Grup C Piala Presiden, Jumat (17/6/2022) lalu.

"Jadi untuk saat ini kami sedang mengusahakan Stadion Si Jalak Harupat sebagai venue babak perempat final dimana Persib sebagai tuan rumah setelah juara grup C," kata Teddy.

Jika diizinkan di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, namun sambung Teddy dipastikan tetap tanpa penonton sesuai sanksi dari Komdis OC Piala Presiden 2022.

Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung tidak lagi menjadi tuan rumah babak penyisihan Grup C Piala Presiden 2022 akibat meninggalnya dua pendukung Persib Bandung.

Dua bobotoh, Sopiana Yusup dari Bogor dan Ahmad Solihin dari Cibaduyut, Bandung tewas di Stadion GBLA pada 17 Juni 2022 akibat berdesak-desakan, terhimpit, dan terinjak-injak.

Keduanya hendak masuk ke Staduon GBLA untuk menonton laga kedua Grup C Piala Presiden 2022 antara Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung.

Imbas dari tewasnya dua bobotoh itu, sisa partai Grup C Piala Presiden 2022 dipindahkan ke Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung berdasarkan surat dari Polda Jawa Barat (Jabar).

Surat bernomor B/REK-3420/VI/YAN/2/1/2022/DIT IK berperihal Rekomendasi itu berisikan bahwa dua partai terakhir Grup C Piala Presiden 2022 juga digalar tanpa penonton.

"Pertandingan dilaksanakan tanpa penonton," tulis surat Polda Jabar bertanda tangan Direktur Intelijen Keamanan, Drs. Ruslan Ependi, M.SI.

"Bila terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat ini, petugas kepolisian dapat membubarkan atau memgambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum," bunyi surat Polda Jabar itu.