Ketua TGIPF Sebut Tidak Bisa Paksa Iwan Bule dan Jajaran Exco Keluar dari PSSI Secara Hukum

Mahfud MD menyarankan Iwan Bule dan gerbong Exco PSSI untuk meletakkan jabatannya dari PSSI sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etik buntut tragedi Kanjuruhan.

"Toh, kalau mereka melakukan langkah karena tanggung jawab moral dan etik, termasuk mundur, di organisasi mana pun bisa," tutur Mahfud MD.

"Maka kami bilang tanggung jawab moral, bukan tanggung jawab hukum," jelas pria yang juga Menko Polhukam tersebut.

Sebelumnya, TGIPF telah melaporkan hasil investigasi atas tragedi Kanjuruhan setebal 124 halaman kepada Presiden Jokowi pada Jumat (14/10/2022) siang WIB.

TGIPF juga menyusun garis besar kesimpulan dan rekomendasi yang berisikan sembilan poin, termasuk meminta Iriawan dan jajaran Exco PSSI untuk meletakkan jabatannya.

"Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI," tulis poin nomor lima garis besar kesimpulan dan rekomendasi TGIPF.

"Namun, dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua PSSI dan seluruh jajaran Exco PSSI mengundurkan diri," jelas poin tersebut.

Selain itu, TGIPF juga mendesak PSSI untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dalam waktu dekat demi mencari pimpinan dan pengurus yang baru.

"Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan sepak bola nasional," tulis poin nomor enam garis besar kesimpulan dan rekomendasi TGIPF.

"Pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan kongres atau menggelar KLB. Untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan," bunyi poin nomor enam.

Sedikitnya 132 orang tewas dan 580 orang lainnya luka-luka pasca-duel Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, 1 Oktober 2022. Musibah tersebut menjadi kejadian paling tragis dalam sepak bola Indonesia.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menetapkan enam tersangka tragedi Kanjuruhan.

Keenamnya adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) pertandingan Arema FC, Abdul Haris, hingga security officer Arema FC, Suko Sutrisno.

Selain itu, Kabag Kabag Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Achmadi, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur, AKP Hasdarman juga menjadi tersangka.

Keenam tersangka dijerat Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan Pasal 103 juncto Pasal 52 UU RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Kita tdk bs memaksa mereka berhenti scr hukum. Pemberhentian adl mekanisme PSSI yg tak bs diintervensi. To kalau mereka melakukan langkah krn tanggungjawab moral dan etik, termasuk mundur, di organisasi mana pun bs. Maka kita bilang tanggungjawab moral, bkn tanggungjawab hukum. https://t.co/zXlqMoNrSo

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) October 15, 2022