Exco PSSI Tolak Rekomendasi TGIPF untuk Gelar KLB Usai Kerusuhan Kanjuruhan

Yang dimaksud Ahmad Riyahd terkait KLB tahun depan adalah kongres pemilihan PSSI karena masa kepemimpinan Ketua PSSI, Mochamad Iriawan sejak 2019 akan habis pada November 2023.

"Jika ada anggota PSSI meminta KLB pada besok, lusa, atau bulan depan, harus dibicarakan lebih dulu. Tidak bisa langsung," tutur Ahmad Riyadh.

"Sebab, kan ada tahapannya. Ada caranya tapi tetap berasal dari anggota," imbuh pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Wasit PSSI tersebut.

Sebelumnya, Menpora Zainudin Amali mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat mengintervensi PSSI terkait rekomendasi TGIPF.

"Jelas betul bahwa pemerintah tidak akan masuk ke area yang bukan area pemerintah," jelas Zainudin Amali dinukil dari Antara beberapa waktu lalu.

Kami hanya akan menindaklanjuti hal-hal yang bisa pemerintah kerjakan. Tapi ada hal-hal lain yang tidak bisa dimasuki sehingga itu akan dibicarakan dengan FIFA," terangnya.

Sementara itu, Garis besar kesimpulan dan rekomendasi tragedi Kanjuruhan TGIPF terdiri dari sembilan poin, termasuk poin yang meminta Ketua PSSI, Mochamad Iriawan dan jajaran Komite Eksekutif (Exco) PSSI untuk mundur.

Gerbong Exco PSSI berjumlah 15 orang, termasuk Iriawan, Wakil Ketua PSSI, Iwan Budianto dan Cucu Soemantri, serta 12 anggota Exco PSSI.

"Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan sepak bola nasional," tulis poin nomor enam garis besar kesimpulan dan rekomendasi TGIPF.

TGIPF merancang aksi bersih-bersih kepada PSSI supaya PSSI dapat diisi oleh Ketua hingga anggota Exco yang berintegritas hingga profesional.

"Pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan kongres atau menggelar KLB," jelas poin nomor enam.

"Untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan," bunyi poin nomor enam.