Bola.com, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Achsanul Qosasi mengungkapkan pendapatnya terkait tuntutan kepada PSSI untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan yang dipimpin oleh Menko Polhukam, Mahfud MD merekomendasikan Ketua PSSI, Mochamad Iriawan dan jajaran Komite Eksekutif (Exco) PSSI untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral tragedi Kanjuruhan.
Advertisement
Selain itu, TGIPF juga meminta kepada PSSI untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) dalam waktu dekat yang artinya akan mencari pimpinan dan gerbong Exco PSSI yang baru.
Namun, Achsanul Qosasi tidak sepakat dengan desakan terhadap PSSI untuk merancang KLB karena "akan merancang permusuhan dan tidak baik bagi sesama penggemar sepak bola."
Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)
Imbauan untuk PSSI
Pada Sabtu (22/10/2022) pagi WIB, Achsanul Qosasi memberitahu netizen bahwa ia telah membaca laporan TGIPF kepada Presiden Jokowi yang setebal 166 halaman.
Lewat akun Twitternya, @AchsanulQosasi, Presiden Madura United itu menganggap hasil kerja TGIPF itu sebagai "dasarnya keputusan Presiden."
"Sebaiknya PSSI jangan melawan pemerintah," ujar pria yang juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut.
Advertisement
Minta Tunduk kepada Pemerintah
Achsanul Qosasi merasa bahwa PSSI harus tunduk dengan pemerintah demi nasib Liga 1 2022/2023 yang dihentikan sementara waktu.
"Jika PSSI terus melawan, sulit kompetisi akan kembali dputar," tutur Achsanul Qosasi.
"Karena semua infrastuktur sepak bola milik pemerintah, termasuk perizinan juga di bawah kendali pemerintah," tuturnya.
Peringatan TGIPF kepada PSSI
Sebagai peserta Liga 1 musim ini, Madura United adalah anggota PSSI dengan status voter yang berhak meminta PSSI untuk menggelar KLB.
Dalam garis besar kesimpulan dan rekomendasinya, TGIPF memperingkatkan kepada PSSI bahwa "pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan sepak bola profesional di bawah PSSI."
"Yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepak bola di Tanah Air," tulis poin nomor enam.
Advertisement
Cuitan Achsanul Qosasi
Saya sdh dapat & membaca Laporan TGIPF. Ini dasarnya Keputusan Presiden.Sebaiknya PSSI jangan melawan Pemerintah. Jika terus melawan, sulit kompetisi akan kembali diputar. Krn semua infrastruktur sepakbola milik pemerintah, termasuk perijinan juga dibawah kendali Pemerintah. pic.twitter.com/MvPx48uTJ8
— Achsanul Qosasi (@AchsanulQosasi) October 22, 2022