Erick Thohir Dianggap Sudah Maksimal Perjuangkan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia

Dalam posisi sulit, Erick Thohir ditugaskan Presiden RI, Joko Widodo, untuk melobi Presiden FIFA, Gianni Infantino, agar Indonesia bisa tetap menjadi host sekaligus terbebas sanksi pembekuan karena merugikan otoritas sepak bola tertinggi internasional.

Perjuangan Erick Thohir tak 100 persen berhasil. Indonesia tetap tak dipercaya menjadi tuan rumah. Namun, negara kita terbebas sanksi berat FIFA.

FIFA menjatuhkan sanksi relatif ringan hanya membatasi pengucuran dana subsidi tahunan dari FIFA Forward. Di sisi lain, mereka berkomitmen membantu sepak bola Indonesia menuju arah yang lebih baik. Sejumlah pengamat mengapresiasi hal tersebut.

"Perjuangan Pak Erick Thohir harus diapresiasi. Lobi-lobinya ke FIFA membantu Indonesia terhindar dari sanksi yang berat," ungkap Richard Achmad, mantan Ketua The Jakmania, suporter Persija Jakarta.

"Situasi di Indonesia kompleks di mata FIFA, sepak bola dibuat gaduh dengan drama politik. Kalau tidak karena kelihaian pendekatan hati ke hati seorang Ketua PSSI ke Presiden FIFA, habis kita," tuturnya.

Richard yang tergabung dalam Gerakan Sepak Bola untuk Rakyat (GSR) menggelar aksi 1.000 lilin dan doa bersama untuk perbaikan sepak bola Indonesia susai Piala Dunia U-20 2023 batal di Indonesia. Aksi itu digelar di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, pada 4 April 2023.

Aksi yang diikuti kelompok suporter seperti Ultras Garuda, La Grande Indonesia, dan perwakilan suporter Jabodetabek ini digelar untuk mewujudkan perbaikan sepak bola Indonesia setelah Piala Dunia U-20 2023 batal digelar di Indonesia.

Selain menggelar aksi menyalakan 1.000 lilin dan doa bersama dalam momen itu juga digelar sesi diskusi. Hadir sebagai pembicara yaitu Richard Achmad yang juga menjadi Sekjen Presidium Nasional Suporter Sepak Bola Indonesia, Amsori Bahruddin Syah selaku Ketua Forum Akademisi Penggemar Sepak Bola Indonesia, dan Sigit Nugroho sebagai Pengamat Olahraga Nasional.

"Soal perasaan saya pikir sama seluruh Indonesia, kecuali para tokoh politik yang merasa sukses menggagalkan. Yang awalnya kita bangga dan karena kita akan menjadi bagian sejarah panjang Indonesia soal sepak bola ujungnya dibuat malu karena status tuan rumah Indonesia dicabut FIFA," imbuh Richard.

"Saya kebayang betapa sedihnya pemain yang sudah dua tahun lebih melakukan persiapan. Demikian pula dengan kepanitiaan lokal yang sudah berjuang mempersiapkan event ini dengan baik," ujar Richard.

Menyangkut soal campur baurnya sepak bola dengan politik, pengamat sepak bola senior, Kesit Budi Handoyo punya pandangan yang tegas.

"Dari awal saya melihat pemerintah punya peran besar sebagai pihak yang bersalah dalam kasus ini. Pemerintah tidak bisa mengontrol aksi politisi-politisi kita menyangkut soal isu penolakan Israel U-20," ucap Kesit yang aktif di kepengusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta itu.

"Seandainya mereka bisa tegas soal awal, situasinya tidak akan semakin parah. PSSI jadi korban. Dalam situasi yang begini sulit bagi Erick Thohir memperbaiki keadaan. Kita semua patut bersyukur akhirnya FIFA tidak menjatuhkan sanksi berat," tuturnya.

Ke depannya, menurut pengamat sepak bola lainnya, M. Kusnaeni pemerintah harus memberi dukungan penuh kepada stakeholder olahraga.

"PSSI dan pengurus olahraga lain harus duduk satu meja beserta pemerintah. Kita harus putuskan posisi olahraga ke depan seperti apa. Apakah kita mau berkibar di level regional dengan menjadi tuan rumah event-event besar, atau hanya mau begini-begini saja," jelasnya.

"Aturan main di olahraga sudah jelas, berbeda dengan ranah politik. Kalau kita mau jadi tuan rumah hajatan olahraga ke depan kita tidak bisa menolak negara-negara yang tidak punya hubungan diplomatik," katanya.