Palembang Siapkan Sirkuit A Land untuk MotoGP 2017

Sirkuit Sentul, kemungkinan besar tak jadi mementaskan MotoGP pada 2017. Pemerintah sudah menyiapkan beberapa opsi lain termasuk membangun sirkuit baru di Palembang, salah satunya Sirkuit A Land. (Bola.com/Vitalis Yogi Trisna)

Bola.com, Jakarta - Pemerintah memastikan Indonesia tetap menggelar seri balap motor MotoGP pada 2017-2019. Namun, penyelenggaraannya dipegang penuh oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan Sesmenpora Alfitra Salamm selepas rapat lintas Kementerian untuk membahas rencana MotoGP di Indonesia pada Senin (25/1/2016). "MotoGP di Indonesia akan diselenggarakan oleh pemerintah," kata Alfitra.

MotoGP di Indonesia berpeluang besar batal digelar di Sirkuit Sentul setelah master plan yang dibuat pengelola sirkuit ditolak. Pemerintah sudah menyiapkan dua opsi lokasi alternatif, yakni di Jakarta atau Palembang.

"Kami akan segera membahas Instruksi Presiden (Inpres) untuk alokasi anggaran yang berkaitan dengan infrastruktur serta Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum buat panitia penyelenggara. Diharapkan pembahasan Inpres dan Keppres sudah selesai dalam waktu dekat," ujar Alfitra.

Sementara itu, Palembang sudah menyiapkan dua lokasi untuk pembangunan sirkuit baru. Pilihan pertama terletak di Musi 2 Ujung Palembang yang bisa ditempuh dalam waktu hanya 20-30 menit dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II.

"Nama sirkuitnya A Land. Arealnya seluas 80-90 hektar dan panjang sirkuitnya 4,2 km," kata Riduan Tumenggung, kreator Sirkuit Skyland di Musi Banyuasin yang dipercaya menyiapkan sirkuit baru untuk MotoGP di Palembang.

Opsi kedua adalah di kawasan kompleks olahraga Jakabaring. "Namun, kalau melihat kontur tanah dan jarak dengan bandara, Musi 2 Ujung lebih menarik. Akses jalan ke Musi 2 Ujung juga lebih banyak sehingga lebih mudah untuk rekayasa lalu lintas jika terjadi kemacetan," ujar Riduan.

"Kini silakan FIM dan Dorna mengecek lokasinya apakah cocok untuk MotoGP. Yang pasti, tanah di kedua lokasi tersebut milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan sehingga pemerintah pusat tak perlu khawatir muncul sengketa di masa depan," kata Riduan.