Pemerintah Dinilai Salah Sasaran jika Bubarkan Satlak Prima

Bola.com, Jakarta - Pengamat olahraga, Ian Situmorang, menyebut pemerintah salah sasaran jika memilih membubarkan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) karena dinilai sebagai kambing hitam kegagalan SEA Games 2017. Menurut Ian, pemerintah harus lebih mencari dulu sumber masalah ketimbang langsung menunjuk Satlak Prima sebagai pihak yang bersalah.

Nasib Satlak Prima kini diujung tanduk setelah menurunnya prestasi kontingen Indonesia pada SEA Games 2017. Hal itu terjadi karena Indonesia hanya meraih 38 emas dan finis diperingkat kelima, meleset dari target 55 medali emas.

Sejumlah suara sumbang akhirnya terdengar dengan menyalahkan Satlak Prima yang dianggap tidak bisa memberikan perencanaan tepat. Bahkan, wacana pembubaran juga diperkuat dengan munculnya keluhan dari pengurus induk olahraga soal keterlambatan uang akomodasi atlet hingga dan peralatan pertandingan.

Kemenpora sebagai perwakilan pemerintah, sudah menyatakan akan segera membubarkan Satlak Prima. Ini dianggap sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

"Salah sasaran kalau pemerintah tiba-tiba langsung menjadikan Satlak Prima sebagai kambing hitam pada kegagalan SEA Games 2017. Pemerintah harusnya mencari lebih dulu sumber masalah tersebut," kata Ian ketika dihubungi Bola.com, Selasa (10/10/2017).

"Bicara soal Satlak Prima, semua negara modern punya organisasi yang mengurusi soal perencanaan olahraga dan teknologinya. Kalau Satlak Prima dibubarkan, kalau begini kita sama saja kembali ke jaman dulu," tambahnya.

Menurut Ian, wewenang Satlak Prima hanya untuk perencanaan olahraga dan teknologi pendukung (sport science). Adapun masalah keterlambatan uang akomodasi dan peralatan pertandingan itu semuanya bukan wewenang Satlak Prima, melainkan dalam institusi Kemenpora. Alasan pembubaran karena memotong birokrasi dianggap Ian tidaklah tepat.

"Satlak Prima itu bukan mengurusi soal dana. Mereka hanya melakukan perencanaan dan pada akhirnya kalau ada keterlambatan ya paling (masalahnya) di bendahara Kemenpora. Ini sebenarnya ujung-ujungnya cuma uang, kalau uang lancar saya jamin tak ada isu pembubaran ini," ujar Ian.