Bola.com, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Imam Nahrawi, tersandung skandal dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional (KONI). Kasus itu membuatnya dijerat sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (18/9/2019).
Imam Nahrawi bersama asisten pribadinya, Mifathul Ulum, diduga menerima suap sebesar Rp26,5 miliar terkait penyaluran bantuan terhadap KONI dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Advertisement
"Saya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) akan patuh dan mengikuti proses hukum yang ada. Sudah barang tentu harus juga menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Saya berharap ini bukan sesuatu yang politis dan di luar hukum," ujar Imam kepada wartawan di Rumah Dinas Menteri, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabumalam WIB (18/9/2019).
"Karenanya, saya akan menghadapi kasus ini dan tentu, kebenaran harus dibuka seluas-luasnya. Saya akan mengikuti proses hukum yang ada," lanjutnya.
Imam Nahrawi tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur praperadilan.
"Saya belum membaca apa yang disangkakan oleh KPK. Yang pasti, saya mengikuti proses hukum karena ini negara hukum. Sekali lagi, jangan ada unsur-unsur di luar hukum," ujar menteri asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur itu.
Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)
Meminta KPK Membuktikan
Imam Nahrawi meminta KPK membuktikan segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
"Buktikan saja. Jangan pernah menuduh orang sebelum ada bukti," tuturnya.
Sejauh ini, lanjut Imam, KPK belum memanggilnya atau memberikan jadwal pemanggilan.
"Belum ada jadwal pemanggilan dari KPK," tutur pria berusia 46 tahun tersebut.
Imam mengatakan keluarganya sangat prihatin dengan kasus yang menimpanya. Namun, sanak saudaranya tetap memberikan dukungan kepadanya.
"Tentu, keluarga sangat terpukul. Tapi, saya yakin keluarga saya tahu bahwa ini risiko jabatan sebagai menteri, harus siap dengan segala sesuatunya," ucapnya.
Advertisement