Memahami Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa.

3. Pengakuan adanya kausa prima, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

4. Penyelenggaraan pemerintahan harus menjamin semua penduduk Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayanannya.

5. Tidak memaksa warga negara untuk memeluk agama tertentu, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

6. Penyelenggaraan pemerintahan menjamin berkembang dan tumbuhnya kehidupan beragama, toleransi antarumat beragama.

7. Atheisme atau ajaran yang tidak memercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa dilarang di Indonesia.

1. Pemerintah menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk hidup. Hal itu dikarenakan manusia sebagai makhluk Tuhan yang universal.

2. Penyelenggaraan pemerintahan akan memperlakukan seluruh warga negara dan penduduk yang tinggal di wilayahnya dengan adil.

3. Memahami manusia mempunyai daya cipta, daya rasa, dan daya karsa yang tidak sama dengan makhluk lain.

4. Mengakui adanya martabat manusia.

5. Menjunjung tinggi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan harus dihapuskan dari atas dunia, terutama negara Indonesia.

6. Penyelenggara pemerintah harus dapat mewujudkan keadilan dalam peradaban yang kuat.

1. Mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika.

2. Penyelenggaraan pemerintahan harus mempunyai nilai pengertian nasionalisme.

3. Cinta bangsa dan tanah air.

4. Selalu menggalang persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

5. Penyelenggara pemerintah harus selalu menghilangkan penonjolan kekuatan dan kekuasaan berdasarkan suku, keturunan, dan warna kulit atau rasis.

6. Setelah memahami semua nilai persatuan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan harus menumbuhkan nilai rasa senasib dan sepenanggungan di antara rakyat Indonesia.

1. Hakikat dalam sila keempat adalah demokrasi. Demokrasi yang dimaksud ialah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

2. Pemimpin penyelenggara pemerintahan dari level paling bawah sampai paling tinggi adalah seseorang yang dapat membuat kebijakan berdasarkan akal sehat. Bukan pemimpin yang tidak dapat menerima usul dan kritik dari rakyat yang memilihnya.

3. Dalam setiap keputusan, penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam tingkat tertinggi, musyawarah dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga-lembaga negara yang ada, terutama DPR.

4. Gotong royong merupakan nilai yang harus dianut oleh penyelenggara pemerintahan.

1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam yang memiliki arti dinamis dan berkelanjutan.

2. Seluruh sumber daya alam dan kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, menjadi milik negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan bersama. Adapun pelaksanaannya diatur pemerintah daerah sesuai potensi dan kemampuan masing-masing daerah.

3. Penyelenggaraan pemerintahan harus melindungi segenap bangsa agar dapat bekerja dan ikut membangun Indonesia sesuai bidangnya masing-masing.

4. Cita-cita masyarakat yanga adil dan makmur berusaha diwujudkan oleh penyelenggara pemerintahan. Cita-cita tersebut tidak hanya mencakup tujuan secara fisik/materi, tetapi juga mencakup spiritual.

5. Penyelenggara pemerintahan mempunyai prinsip yang cinta akan kemajuan dan pembangunan. Dengan demikian, tidak akan terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Sumber: GuruPPKN