Sengkarut Bendera Merah Putih di Piala Thomas 2020, Pengurus Lama LADI Angkat Bicara

Benang kusut persoalan ini mulai terurai. Minimnya komunikasi antara pengurus lama dengan pengurus baru LADI disinyalir menjadi penyebab utama sanksi dari WADA.

Pengurus baru LADI mengklaim ada pending matters yang belum terselesaikan di era kepengurusan lama yang tidak diinformasikan. Kemenpora sudah mencoba menjadi jembatan agar permasalahan yang dimaksud segera tuntas, termasuk dengan melobi sejumlah pihak agar setidaknya sanksi WADA tidak berlarut-larut.

"Jadi memang, saya mendapatkan informasi tanggal 7 Oktober bahwa ada masalah, saya waktu itu masih di Papua menghadiri PON. Tanggal 8 langsung saya respons, Kemenpora langsung ke WADA. Kami sudah jelaskan ke WADA, ada kekurangan sampel karena pandemi. Saya pikir sudah clear. Ternyata masih ada pending matters lagi, ada yang belum diinformasikan dari pengurus lama ke yang baru," jelas Menpora.

"Tim yg Kemenpora bentuk bukan untuk melobi, tapi untuk menjelaskan setiap item yang diminta WADA, kita membantu LADI supaya anggapan bahwa kita tidak complience itu dicabut."

Akan tetapi, Zaini Khadafi Saragih selaku pengurus lama LADI punya pandangan lain. Menurutnya, pending matters itu akan selalu ada, tinggal bagaimana pengurus bisa menyelesaikan, termasuk memprioritaskan masalah mana yang mesti digarap sebelum deadline, dengan konsekuensi terburuk berupa sanksi dari badan terkait.

"Masa tugas saya itu sampai Desember 2020. Pada akhir jabatan, saya dapat penugasan dari WADA yg harus kita selesaikan, yaitu peraturan antidoping 2021, dan Alhamdulillah sudah kita selesaikan dan sudah diserahkan kepada WADA untuk di-approve," ujar Zaini.

"Pending matters itu selalu ada, setiap bulan pasti ada hal yang mesti kita kerjakan. Pada 2017 misalnya, ketika saya diangkat, ada juga pending matters yang dikerjakan pengurus baru, di antaranya adalah bahwa Indonesia tidak menyelesaikan tes doping selama tahun sebelumnya. Kalau diperinci pending matters-nya banyak sekali."

"Tugas kami waktu itu adalah memprioritaskan pending matters, mana yg harus diselesaikan dulu sebelum deadline."

Taufik Hidayat yang hadir sebagai narasumber pada program Mata Najwa di Trans7 merasa kalau benang kusut ada di LADI. Akan tetapi, Kemenpora juga harus bertanggung jawab karena semestinya sebagai induk olahraga tahu permasalahan tersebut.

"Terus terang saya sangat bersyukur meraih Thomas Cup setelah 19 tahun, terakhir pada 2002. Karena bendera itu sangat identik atlet juara. Kita lagi euforia, kok ada yang kurang. Memang saya sudah tahu juga. Ternyata belum selesai urusannya, dan WADA kasih sanksi. Saya kecewa karena enggak gampang menaikkan bendera. Kesalahannya di mana? Kemana aja, sih, LADI ini, sebenarnya ini kerjanya siapa. Harusnya Kemenpora mengetahui."

"Harusnya sebelumnya sudah mencegah, kalau memang LADI yang baru masih ada masalah, kan ini permasalahan lama, harusnya sudah siap antisipasi," kata Taufik Hidayat.

Zaini Khadafi Saragih kemudian menemukan apa yang korslet di balik sanksi WADA yang tentunya membahayakan nama baik Indonesia di mata dunia. Terlebih, rentetan event internasional bakal digelar di Indonesia, termasuk World Superbike (WSBK) dan MotoGP. 

Menurutnya, alih-alih melakukan lobi sana-sini, WADA yang merupakan lembaga internasional akan tutup mata dan kuping dengan lobi apa pun yang ditempuh Indonesia. Sama seperti Taufik, Zaini menyarankan agar komunikasi lebih diperbaiki lagi ke depannya seraya membereskan internal LADI.

"Sanksi WADA sebetulnya karena ada suatu problem di LADI. Saya ambil contoh di Rusia. Mereka sudah melakukan lobi ke sana sini tapi sanksinya belum dicabut. Makanya LADI-nya harus diperbaiki dulu, apa yang menurut WADA salah di LADI."

"Seperti yang Pak Menpora sampaikan berkali-kali, persoalannya komunikasi mungkin ya. Mungkin belum nyambung antara pengurus baru dengan WADA. Setelah saya stepdown dari kepengurusan LADI, saya tidak ada masalah lagi secara intens, kecuali kalau ada yang bertanya kepada saya," tukas Zaini.

"LADI tidak perlu disalahkan, harus diperkuat. Mudah-mudahan ke depan, jangan lagi jadi lembaga independen, tapi kalau bisa berada di bawah NOC," kata Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR-RI/FPKB menambahkan.