Mendagri Terbitkan Instruksi perihal Lanjutan PPKM Luar Jawa-Bali

Inmendagri itu menyebutkan penetapan level PPKM di suatu wilayah ditetapkan pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19.

Penetapan level wilayah berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 tersebut ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pedoman penetapan itu ditambahkan dengan indikator pencapaian total vaksinasi dosis 1, di mana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 kurang dari 50 persen.

Inmendagri juga mengatur penyesuaian pembatasan kegiatan masyarakat seperti soal belajar mengajar tatap muka dan daring.

Selain itu, terkait pembatasan pegawai bekerja di kantor (WFO) dan bekerja dari rumah (WFH), penyesuaian kegiatan masyarakat di tempat umum seperti pasar, supermarket, kegiatan olahraga maupun seni budaya.

Kemudian, untuk penyesuaian aturan syarat perjalanan domestik seperti mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) tidak lagi diatur di dalam Inmendagri melainkan sesuai ketentuan yang diatur Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional.

Di sisi lain, pemerintah tetap mengajak semua pihak agar tidak lengah dan tetap mewaspadai penyebaran virus corona, terutama dengan disiplin protokol kesehatan enam (prokes).

Prokes 6M tersebut adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.