Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli, Macam, dan Prinsipnya yang Perlu Dipahami

• Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
• Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
• Joseph Schumpeter mengartikan demokrasi sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya para individu-individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.
• C. F. Strong mendefinisikan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.
• Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya maka sama saja seperti budak.
• Henry B. Mayo menjelaskan dalam menjalankan sistem politik demokratis, pemerintahan yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat atau rakyat.

- Atas Dasar Penyaluran Kehendak Rakyat

Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas:

• Demokrasi Langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara.
• Demokrasi Tidak Langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya makin rumit dan kompleks.

- Atas Dasar Prinsip Ideologi

Berdasarkan paham ini terdapat dua bentuk demokrasi, yakni:

• Demokrasi Konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
• Demokrasi Rakyat. Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme-Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan.
• Demokrasi Pancasila. Berlaku di Indonesia yang bersumber dan tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia serta berasaskan musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keseimbangan kepentingan.

- Atas Dasar yang Menjadi Titik Perhatiannya

Dilihat dari titik berat "Yang Menjadi Perhatiannya", demokrasi dapat dibedakan:

• Demokrasi formal (negara-negara liberal), adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
• Demokrasi material (negara-negara komunis), adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan.
• Demokrasi gabungan (negara-negara nonblok), adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material.

• Pengakuan hak asasi manusia.
• Pemisahaan atau pembagian kekuasaan (trias politika).
• Pemerintahan menurut hukum.
• Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedurnya.
• Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih.
• Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik.
• Kebebasan mengemukakan pendapat.
• Kebebasan berserikat dan berposisi.
• Pendidikan politik/kewarganegaraan (civil education).

Sumber: kemdikbud.go.id, Guruppkn

Yuk, baca artikel pengertian lainnya dengan mengeklik tautan ini.