Contoh Teks Berita Singkat Berunsur 5W+1H dengan Tema Pendidikan

Para pemirsa. Di Sukabumi (dilansir dari Harian Kompas) hanya 20 persen dari seluruh sekolah menengah atas, baik negeri maupun swasta yang memenuhi delapan standar otonomi pendidikan. Hal ini menyebabkan tujuan otonomi pendidikan untuk mewujudkan sekolah berbasis keunggulan lokal belum tercapai.

Menteri pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, mengatakan bahwa delapan standar otonomi pendidikan yang harus dipenuhi sekolah adalah isi, kompetensi, pendidik, sarana, proses, pelayanan, pengelolaan, dan biaya. Jika delapan syarat itu terpenuhi maka akan ada ruang yang cukup lebar untuk tumbuhnya kreativitas dan kemandiriaan. Kewenangan menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah ini didelegasikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk desentralisasi pendidikan.

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Depdiknas, Sungkowo, menyatakan bahwa hambatan 80 persen SMA yang belum memenuhi standar tersebut adalah guru dan sarana. Dari segi kuantitas, jumlah guru di negeri kita sudah memenuhi syarat, tetapi tentang kualitasnya masih menjadi persoalan hingga sekarang.

Kualitas guru menjadi persoalan dasar dalam otonomi pendidikan kita karena kurikulum tidak lagi ditentukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi disusun oleh sekolah, sedangkan pemerintah hanya memberikan standar minimal isi kurikulum. Jika kualitas guru masih menjadi persoalan maka pencapaian standar minimal isi kurikulum pun dipastikan akan sulit dilakukan.

Para pemirsa. Mengenai anggaran pendidikan, Bambang Sudibyo mengatakan bahwa tahun ini Depdiknas mendapatkan anggaran sekitar Rp50 triliun yang mana sebanyak 50 persen tersedot untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Sedangkan sisa anggaran lainnya dialokasikan untuk pendidikan menengah dan tinggi.

Anak-anak SD di desa Mekar Jaya, Kabupaten Muara Enim, setelah turun hujan harus berjuang lebih keras dalam menuntut ilmu. Mereka harus berjalan kaki tanpa menggunakan sepatu dalam kondisi lumpur dan becek dengan jarak tempuh mencapai 5 km untuk belajar di sekolah dan menggapai cita-cita mereka.

Selain akses jalan yang rusak, kondisi sekolah juga sangat mengkhawatirkan. Minimnya pelajar di wilayah desa tersebut ditambah bangunan kelas dalam kondisi rusak, membuat beberapa siswa Sekolah Dasar Negeri 12 ini terpaksa digabung dengan siswa kelas lain.

Hingga kini, sarana dan prasarana sangat minim, seperti kelas yang rusak dan perpustakaan yang kurang buku, selain itu sekolah ini hanya mempunyai tenaga pengajar delapan orang.

Menurut pihak sekolah, mereka sudah sering melaporkan kondisi sekolahnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang, tetapi sampai saat ini belum ada perhatian sedikit pun dari pemerintah setempat.

Pendidikan di Indonesia kembali bermasalah, pada Rabu 23 April 2015, soal UN untuk SMP diduga telah bocor. Ini merupakan berita besar yang langsung ditanggapi oleh Menteri Pendidikan, Anies Baswedan. Menurut Anies, pihak pelaku pembocoran soal UN SMP telah diselediki. Ia juga menyatakan komitmennya bahwa pelaku akan diproses secara hukum.

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh PUSPENDIK atau Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud, ditemukan fakta mencengangkan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 30 buklet dari total 11.730 soal UN SMP telah diunggah secara ilegal ke internet. Pihak Kementerian Pendidikan langsung merespons cepat masalah ini.

Pihak Kemendikbud bekerja sama dengan Kominfo untuk segera memblokir tautan di internet yang berisi konten ilegal tersebut. Tidak sampai di situ saja, pihak Kemendikbud juga menghubungi Google dalam upaya pemblokiran situs yang berisi soal UN SMP. Selain pemblokiran konten, pihak Kemendikbud mulai melacak dalang di balik kejadian ini.

Kebocoran soal UN SMP ini diduga melibatkan beberapa oknum yang bertugas di bagian percetakan. Oleh karena itu, pihak Kemendikbud bersama pihak percetakan mulai melakukan investigasi secara internal untuk menemukan dalang di balik kebocoran soal UN. Peristiwa bocornya soal UN ini tentu menimbulkan wacana baru. yaitu apakah UN SMP harus diulang?

Menteri Pendidikan masih menimbang wacana mengenai pengulangan UN untuk SMP. Akan tetapi, kemungkinan besar ujian nasional tidak akan diulang. Ada beberapa faktor yang mendasari kemungkinan ini. Satu di antara faktornya adalah besarnya anggaran dana yang dibutuhkan untuk pembuatan soal.

Sumber: Blogbahasa-indonesia, Salamadian

Dapatkan artikel contoh dari berbagai tema lain dengan mengeklik tautan ini.