Contoh Demokrasi di Berbagai Negara, Ketahui Macam, Model, dan Prinsipnya

1. Demokrasi liberal yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg.

2. Demokrasi terpimpin adalah para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat, tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.

3. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang meletakkan kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.

4. Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.

5. Demokrasi consociational menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elite yang mewakilinya bagian budaya masyarakat utama.

Dari beberapa pendapat mengatakan bahwa penyebab terjadinya perbedaan demokrasi yang dianut terletak pada landasan falsafah yang digunakan oleh masing-masing negara tersebut, yaitu:

a) Demokrasi atas dasar kemerdekaan dan persamaan yang melandasi pemahaman berkembangnya demokrasi liberal.

b) Demokrasi atas dasar kemajuan sosial dan ekonomi, yang melandasi pemahaman berkembangnya demokrasi sosialis.

Macam-macam demokrasi yang oleh Negara-negara di dunia yaitu:

1. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif.

Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberrhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer presiden menjabat sebagai kepala negara.

2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres, kekuasaan ekskutif dipegang oleh presiden, dan kekuasaan yudikatif di pegang oleh Mahkamah Agung.

3. Demokrasi referendum adalah sistem demokrasi di mana semua warga negara dilibatkan dalam memilih para wakil mereka di parlemen. Sistem referendum menunjukan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat.

Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam yaitu:

1. Demokrasi langsung demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam musyawarah untuk menentukan kebijaksaaan umum dan undang-undang.

2. Demokrasi tidak langsung, demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung dan demokrsai biasanya dilaksanakan melalui pemiliham umum.

Demokrasi berdasarkan model penerapannya:

a) Demokrasi formal ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih pemerintahan dengan interval yang teratur. Peran pemerintah adalah mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya.

b) Demokrasi permukaan (façade) tampak dari luar memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki subtansi demokrasi.

Pemilu demokrasi diadakan sekadar para os inglesses ver, artinya "supaya dilihat oleh orang-orang Inggris", hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas yang dalam banyak hal tidak jauh dari sekadar polesan pernis demokrasi yang melapisi struktur politik.

c) Demokrasi subtantif menempati ranking paling tinggi dalam penerapan demokrasi. Demokrasi subtantif memberi tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, peremppuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan, dan kaum etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingan dalam agenda politik di satu negara.

Dengan kata lain, demokrasi subtantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekadar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata.

1. Diberlakukannya pembagian kekuasaan; kekuasaan ekskutif, legislatif, dan yudikatif.

2. Pemerintah konstitusional.

3. Pemerintah berdasarkan hukum.

4. Pemerintah dengan mayoritas.

5. Pemerintah dengan diskusi.

6. Pemilihan umum yang besar; Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya manajemen yang terbuka.

7. Pers yang bebas.

8. Pengakuan atas hak-hak minoritas.

9. Perlindungan atas hak asasi manusia.

10. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

11. Pengawasan terhadap administrasi negara.

12. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah.

13. Kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan pewakilan politik tanpa paksaan dari manapun.

14. Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi.

15. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.

16. Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis.

17. Prinsip persetujuan.

Sumber: repository.umy.ac.id

Yuk, baca artikel edukasi lainnya dengan mengikuti tautan ini.