Arti BPHTB beserta Penjelasan Lengkapnya

Bola.com, Jakarta - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum atas dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Pelatih Persis Akui Efek Ditinggal Alexis Messidoro: Kreativitas Minim, Sirkulasi Bola Jadi Lambat
Hampir 2 Tahun Kepemimpinan Erick Thohir di PSSI: Mulai Terlihat Hasilnya
Leverkusen Vs Milan 1-0: Kalah, tapi Paulo Fonseca Sanjung Permainan Timnya

BPHTB menjadi satu di antara jenis biaya provisi atau pajak jual beli yang harus dibayarkan saat seseorang membeli sebuah rumah. Besaran BPHTB adalah lima persen dari harga beli dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Pada awalnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mulai 1 Januari 2011, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Agar lebih paham lagi, berikut penjelasan lebih lanjut tentang BPHTB, dilansir dari bpkad.magelangkota.go.id, Senin (14/8/2023).

Berita video highlights laga pekan ke-20 Liga Inggris (Premier League) 2022/2023 antara MU (Manchester United) melawan Man City yang berakhir dengan skor 2-1, Sabtu (14/1/2023) malam hari WIB.

2 dari 5 halaman

Objek Pajak Kena BPHTB

Ilustrasi rumah mewah. (Gambar oleh giovanni gargiulo dari Pixabay)

Objek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, meliputi:

Pemindahan hak karena:

Jual beli
Tukar-menukar
Hibah
Hibah wasiat
Waris
Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
Penunjukan pemberi dalam lelang
Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
Penggabungan usaha
Peleburan usaha
Pemekaran usaha, atau
Hadiah.

Pemberian hak baru karena:

Kelanjutan pelepasan hak
Di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan.

3 dari 5 halaman

Objek Pajak yang Tidak Dikenakan BPHTB

Ilustrasi pajak. (Photo by 8photo on Freepik)

Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal-balik
Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut
Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.

4 dari 5 halaman

Subjek, Wajib Pajak serta Tarif Pajak

Subjek, Wajib Pajak

Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Tarif Pajak

Tarif pajak ditetapkan sebesar lima persen. Besarnya pokok BPHTB yang terutang = Tarif x (Dasar Pengenaan BPHTB-NPOTKP).

5 dari 5 halaman

Dasar Pengenaan BPHTB

Jual beli adalah harga transaksi
Tukar-menukar adalah nilai pasar
Hibah adalah nilai pasar
Hibah wasiat adalah nilai pasar
Waris adalah nilai pasar
Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar
Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar
Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar
Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar
Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar
Penggabungan usaha adalah nilai usaha
Pemekaran usaha adalah nilai pasar
Hadiah adalah nilai pasar, dan/atau
Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Jika NPIP dalam hal huruf a s.d. tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Sumber: bpkad.magelangkota.go.id

Yuk, baca artikel edukasi lainnya dengan mengikuti tautan ini.