Apa Itu ALKI? Yuk, Pahami Arti dan Jalurnya

Ilustrasi kapal di tengah lautan. (Jens Rademacher/Unsplash)

Bola.com, Jakarta - Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.

Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal.

Pelatih Persis Akui Efek Ditinggal Alexis Messidoro: Kreativitas Minim, Sirkulasi Bola Jadi Lambat
Hampir 2 Tahun Kepemimpinan Erick Thohir di PSSI: Mulai Terlihat Hasilnya

Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia.

ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Semua kapal dan pesawat udara asing yang hendak melintas ke utara atau ke selatan harus melalui ALKI.

Agar kamu makin paham, berikut penjelasan lebih lanjut tentang ALKI, dilansir dari laman Pramarin, Senin (28/8/2023).

Berita video spotlight kali ini membahas tentang lima pemain Chelsea yang dibeli dengan biaya sangat tinggi.

2 dari 3 halaman

Pembagian ALKI

Ilustrasi kapal kargo. (AFP/Olga Maltseva)

1. ALKI I melintasi Selat Sunda – Selat Karimata – Laut Natuna – Laut China Selatan.

2. ALKI II melintasi Selat Lombok – Selat Makassar – Laut Sulawesi.

3. ALKI III A melintasi Laut Sawu – Selat Ombai – Laut Banda – Laut Seram – Laut Maluku – Samudra Pasifik.

4. ALKI III B melintasi Laut Timor – Selat Leti – Laut Banda – Laut Seram – Laut Maluku – Samudra Pasifik.

5. ALKI III C melintasi Laut Arafuru – Laut Banda – Laut Seram – Laut Maluku – Samudra Pasifik.

6. ALKI III D melintasi Laut Sawu – Samudra Hindia.

7. ALKI III E melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sawu, Samudra Hindia.

3 dari 3 halaman

Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Saat Melintasi ALKI

Ilustrasi kapal pesiar. (dok. Tama66/Pixabay/Tri Ayu Lutfiani)

1. Kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang.

2. Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan, selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke kedua sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10 % (sepuluh per seratus) jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut.

3. Kapal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain apa pun yang melanggar asas-asas Hukum Internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

4. Kapal perang dan pesawat udara militer asing, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, tidak boleh melakukan latihan perang-perangan atau latihan menggunakan senjata macam apa pun dengan mempergunakan amunisi.

5. Kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam hal musibah, pesawat udara yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia.

6. Semua kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir, kecuali dalam hal force majeure atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah.

7. Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia.

Sumber: Pramarin

Yuk, baca artikel edukasi lainnya dengan mengikuti tautan ini.